Balas Mendagri, Anggota Komisi II DPR Tegaskan Tak Ingin Pemerintah Tunjuk Kepala Daerah Tanpa Pilkada

Ia menyebutkan, perbedaan partai politik (parpol) para kepala daerah yang dipilih langsung oleh masyarakat sering menimbulkan ketidakkompakan.

Baginya, situasi itu menyebabkan pembangunan tak optimal dan merugikan masyarakat.

“Apalagi kalau partainya berbeda, satu partai yang sama saja belum tentu kompak, rivalitas, apalagi kalau partainya berbeda sering kali menimbulkan friksi. Ada hambatan politis di sana, itu mengganggu pembangunan untuk rakyat,” papar dia.

Di sisi lain, Tito menyampaikan bahwa situasi tersebut berbeda dengan para penjabat yang ditunjuk langsung oleh pemerintah.

Baca juga: Pemkot Targetkan Partisipasi Pemilih pada Pilkada Kota Bogor 2024 Capai 90 Persen

Sebab, para penjabat ditunjuk langsung, bukan merupakan kader parpol, dan tak mengeluarkan biaya politik untuk menjadi pemimpin suatu daerah.

“Karena mereka tidak punya biaya politik seperti teman-teman pilkada yang harus keluar biaya politik tinggi untuk bertarung, dan lain-lain,” ujar dia.

"Ya mereka enggak boleh bermain-main seperti yang perlu biaya politik, mengembalikan biaya politik, ini kesempatan juga untuk mereka bekerja dengan baik,” kata Tito.