Menanti Sikap PDI-P terhadap Pemerintahan Prabowo, Isyarat Oposisi dari Megawati

JAKARTA, KOMPAS.com - Publik menanti sikap PDI-P yang akan dirumuskan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V yang diselenggarakan sejak Jumat (24/5/2024).

Dikalahkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming yang beroleh restu Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2024, PDI-P dan Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum mengisyaratkan PDI-P tak akan bergabung dengan pemerintahan nanti.

Pidato politik Megawati pada Jumat sore dinilai posisi partai besutannya tak akan ambil peran dalam barisan pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Sebagai partai yang memiliki sejarah panjang di dalam memperjuangkan demokrasi, kita tetap menempatkan penting adanya check and balance, bahwa demokrasi memerlukan kontrol dan penyeimbang," ucapnya.

Baca juga: Disindir Megawati soal RUU Kontroversial, Puan: Sudah Sepengetahuan Saya

"Partai kami adalah partai yang mempunyai keteguhan dan kesabaran yang luar biasa. Siapa yang enggak mau ngikut? Ya iyalah, sudah enggak zona nyaman, zona nyaman melulu," seru Megawati.

Perempuan 77 tahun itu menegaskan, secara konsep ketatanegaraan, tidak ada istilah oposisi maupun koalisi dalam sistem presidensialisme.

Namun, ia bilang, dirinya siap menjadi provokator demi kebenaran dan keadilan.

Lagi-lagi singgung kecurangan pemilu

Megawati bersikeras dengan anggapannya bahwa Pilpres 2024 diselenggarakan dengan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Ia mengaku tahu persis hal itu dan justru mengkritik pihak-pihak yang seperti menutup mata terhadap hal tersebut.

Megawati menegaskan, jajaran partainya adalah barisan yang tahan banting. Berulang kali, di hadapan ribuan kadernya, ia menantang mereka untuk tetap berani.

"Nanti katanya saya 'Bu Mega provokator' iya, saya sekarang provokator. Demi kebenaran dan keadilan," sambungnya.

Baca juga: Poin-poin Pidato Megawati di Rakernas PDI-P, Bicara Kecurangan Pemilu sampai Kritik Revisi UU MK

"Pemilu ini sering dinyatakan sebagai pemilu paling buruk dalam sejarah demokrasi, penyataan ini banyak dinyatakan oleh para akademisi dan para tokoh masyarakat sipil, guru besar, hingga seniman, budayawan. Dan paling begitu menyedihkan bagi saya adalah terjadinya pengingkaran terhadap hak kedaulatan rakyat itu sendiri," kata Megawati.

Ia kemudian menyinggung praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan dalam Pilpres 2024 yang terbukti di Mahkamah Konstitusi (MK), baik berupa pengerahan sumber daya negara hingga intimidasi menggunakan instrumen dan aparat penegak hukum.

Kemenangan Prabowo-Gibran memang diwarnai peristiwa bersejarah, karena untuk pertama kalinya MK tidak bulat menyatakan kemenangan pasangan capres-cawapres.

Tiga dari 8 hakim konstitusi menyatakan sejumlah pelanggaran dan kecurangan terbukti, di antaranya keterlibatan penguasa dalam mengerahkan bantuan sosial untuk mendongkrak insentif elektoral dengan memanfaatkan celah hukum.

Baca juga: Ungkit Pemilu 2024 Curang secara TSM, Megawati: Saya Tahu Kok!