Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menanti Sikap PDI-P terhadap Pemerintahan Prabowo, Isyarat Oposisi dari Megawati

Kompas.com - 26/05/2024, 07:27 WIB
Vitorio Mantalean,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Publik menanti sikap PDI-P yang akan dirumuskan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V yang diselenggarakan sejak Jumat (24/5/2024).

Dikalahkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming yang beroleh restu Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2024, PDI-P dan Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum mengisyaratkan PDI-P tak akan bergabung dengan pemerintahan nanti.

Pidato politik Megawati pada Jumat sore dinilai posisi partai besutannya tak akan ambil peran dalam barisan pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Sebagai partai yang memiliki sejarah panjang di dalam memperjuangkan demokrasi, kita tetap menempatkan penting adanya check and balance, bahwa demokrasi memerlukan kontrol dan penyeimbang," ucapnya.

Baca juga: Disindir Megawati soal RUU Kontroversial, Puan: Sudah Sepengetahuan Saya

"Partai kami adalah partai yang mempunyai keteguhan dan kesabaran yang luar biasa. Siapa yang enggak mau ngikut? Ya iyalah, sudah enggak zona nyaman, zona nyaman melulu," seru Megawati.

Perempuan 77 tahun itu menegaskan, secara konsep ketatanegaraan, tidak ada istilah oposisi maupun koalisi dalam sistem presidensialisme.

Namun, ia bilang, dirinya siap menjadi provokator demi kebenaran dan keadilan.

Lagi-lagi singgung kecurangan pemilu

Megawati bersikeras dengan anggapannya bahwa Pilpres 2024 diselenggarakan dengan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Ia mengaku tahu persis hal itu dan justru mengkritik pihak-pihak yang seperti menutup mata terhadap hal tersebut.

Megawati menegaskan, jajaran partainya adalah barisan yang tahan banting. Berulang kali, di hadapan ribuan kadernya, ia menantang mereka untuk tetap berani.

"Nanti katanya saya 'Bu Mega provokator' iya, saya sekarang provokator. Demi kebenaran dan keadilan," sambungnya.

Baca juga: Poin-poin Pidato Megawati di Rakernas PDI-P, Bicara Kecurangan Pemilu sampai Kritik Revisi UU MK

"Pemilu ini sering dinyatakan sebagai pemilu paling buruk dalam sejarah demokrasi, penyataan ini banyak dinyatakan oleh para akademisi dan para tokoh masyarakat sipil, guru besar, hingga seniman, budayawan. Dan paling begitu menyedihkan bagi saya adalah terjadinya pengingkaran terhadap hak kedaulatan rakyat itu sendiri," kata Megawati.

Ia kemudian menyinggung praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan dalam Pilpres 2024 yang terbukti di Mahkamah Konstitusi (MK), baik berupa pengerahan sumber daya negara hingga intimidasi menggunakan instrumen dan aparat penegak hukum.

Kemenangan Prabowo-Gibran memang diwarnai peristiwa bersejarah, karena untuk pertama kalinya MK tidak bulat menyatakan kemenangan pasangan capres-cawapres.

Tiga dari 8 hakim konstitusi menyatakan sejumlah pelanggaran dan kecurangan terbukti, di antaranya keterlibatan penguasa dalam mengerahkan bantuan sosial untuk mendongkrak insentif elektoral dengan memanfaatkan celah hukum.

Baca juga: Ungkit Pemilu 2024 Curang secara TSM, Megawati: Saya Tahu Kok!

Halaman:


Terkini Lainnya

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Nasional
Video Bule Sebut IKN 'Ibu Kota Koruptor Nepotisme' Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Video Bule Sebut IKN "Ibu Kota Koruptor Nepotisme" Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Nasional
Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Nasional
KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

Nasional
Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Nasional
PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

Nasional
Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Nasional
Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Nasional
55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Nasional
Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Nasional
Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com