Mereka beranggapan, akibat hal itu, maka seharusnya pemungutan suara diulang di sejumlah provinsi, termasuk di wilayah-wilayah dengan jumlah pemilih yang tinggi seperti Pulau Jawa.
Sayang, mayoritas hakim MK tetap menganggap dalil kecurangan tak terbukti. Megawati mengkritik keras MK yang dianggapnya mengalami dekadensi sejak lembaga tersebut diinisiasi pendiriannya sewaktu Megawati ada di tampuk kekuasaan tertinggi.
Apalagi, tiket pencalonan Gibran merupakan hasil pelanggaran etika berat oleh eks Ketua MK Anwar Usman dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.
"MK itu saya yang mendirikan loh, coba bayangkan kok barang yang saya bikin itu digunakan tapi tidak dengan makin baik," kata dia.
Megawati pun mengaku telah mendengar kasak kusuk mengena perebutan jatah menteri yang semakin intens jelang pelantikan Prabowo-Gibran pada Oktober kelak.
"Jabatan menteri pun, yang Ibu dengar nih, wah, sudah pada rebutan deh," kata Megawati.
Tak hanya partai-partai pengusung Prabowo-Gibran sama-sama meyakini mendapatkan banyak jatah kursi menteri, isu pun mengemuka bahwa kabinet yang dinakhodai Prabowo-Gibran akan menaungi sedikitnya 40 kementerian.
Baca juga: Megawati Sindir Partai Rebutan Jatah Menteri, Ingatkan Kabinet Ramping
DPR RI pun sedang menggodok revisi UU Kementerian sehingga jumlah kementerian tidak lagi dibatasi 34 seperti saat ini, melainkan bebas ditentukan presiden.
Di hadapan ribuan kader dan simpatisan partainya, Megawati lalu mengilas balik keinginannya membentuk kabinet yang ramping ketika menghadapi krisis multidimensional sewaktu dirinya di tampuk kekuasaan.
Sebagai informasi, Megawati merupakan Wakil Presiden RI pada 1999-2001 dan menjadi presiden setelahnya hingga 2004 menggantikan Abdurrahman Wahid yang dilengserkan MPR.
"Ketika menghadapi krisis multidimensi saya lebih memilih membentuk kabinet yang ramping, dengan jumlah menteri 33 tapi bersifat apa, zaken kabinet, kabinet yang profesional," kata Megawati.
"Jadi benar, the right man in the right place. Terbukti krisis dapat diatasi dan seluruh hutang terutama dengan International Monetary Fund dapat dilunasi," tambah dia.
Ia lalu mengungkit utang negara yang semakin tinggi serta pentingnya memiliki kabinet yang profesional untuk mengatasi masalah semacam itu.
"Pertanyaan saya, ayo mikir, utang kita ini gimana cara mbayare? Ayo mikir, mikir loh, jangan enak-enakan tidur loh," ujar dia.
Baca juga: Sindir Utang Menumpuk, Megawati: Ayo Pikir, Bagaimana Bayarnya?
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, nilai utang pemerintah menurun sampai dengan akhir Maret 2024. Ini mengakhiri tren kenaikan posisi utang pemerintah pada beberapa bulan terakhir.