Prabowo Disebut Akan Kaji Penurunan UKT supaya Jauh Lebih Murah

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara (Jubir) presiden terpilih Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjutak, mengatakan, Prabowo akan mengkaji biaya uang kuliah tunggal (UKT) yang sedang dikeluhkan karena dianggap terlalu tinggi bagi mahasiswa baru.

Dahnil memastikan bahwa Prabowo akan membuat uang kuliah jauh lebih murah.

"Terkait UKT yang mahal, pasti akan dipertimbangkan dan dikaji beliau agar bisa jauh lebih murah," ujar Dahnil saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Jumat (24/5/2024).

Dahnil mengatakan, bagi Prabowo, semua rakyat Indonesia harus bisa mengakses pendidikan, mulai dari tingkat dasar sampai tinggi.

Baca juga: Kenaikan UKT Dinilai Bisa Buat Visi Indonesia Emas 2045 Gagal Terwujud

Dengan begitu, kata dia, prinsip berkeadilan bisa berjalan.

"Karena bagi beliau pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai tinggi harus bisa diakses oleh semua rakyat Indonesia dari semua tingkatan ekonomi. Harus berkeadilan," imbuhnya.

Baca juga: Mahasiswa Kritik Kenaikan UKT: Persempit Kesempatan Rakyat Bersekolah hingga Perguruan Tinggi

Sebelumnya, Prabowo Subianto berpandangan bahwa semestinya UKT di perguruan tinggi negeri (PTN) dijamin serendah-rendahnya oleh negara.

Bahkan, negara semestinya menggratiskan biaya pendidikan bagi rakyatnya yang masuk PTN.

Hal itu disampaikan Prabowo ketika ditanya dalam sebuah wawancara tentang tingginya biaya UKT yang dikeluhkan sejumlah mahasiswa di beberapa PTN.

"Menurut saya, harus tidak boleh ini, terutama di universitas negeri yang dibangun oleh uang rakyat uang APBN, itu tidak boleh biayanya tinggi. Kalau bisa, biayanya sangat minim dan kalau perlu ya gratis, pendidikan," kata Prabowo dikutip dari YouTube TV One News, Kamis (23/5/2024).

Baca juga: Siti Aisyah Pilih Undur Diri dari Unri karena Tak Sanggup Bayar UKT

Meski begitu, Prabowo menekankan agar negara betul-betul menghitung anggaran jika ingin menggratiskan biaya pendidikan tinggi.

Selain pendidikan tinggi, jelas Prabowo, negara juga semestinya meminimalisasi biaya pendidikan dari tingkat SD hingga sekolah menengah atas atau kejuruan.

"Seharusnya, biaya pendidikan itu adalah tanggung jawab negara, dan seharusnya memang gratis," ucap Menteri Pertahanan RI ini.