Ikrar Nusa Bhakti: Jokowi yang Memang Ingin Tetap Dekat dengan Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti berpendapat bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berusaha tetap ingin dekat dengan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Sehingga, muncul berbagai wacana termasuk menjadi penasihat untuk pemerintahan mendatang.

“Menurut saya, Pak Jokowi yang memang ingin tetap dekat dengan Pak Prabowo ya, kenapa demikian? Karena tampaknya beliau ingin agar apa yang dulu menjadi program-program beliau akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo gitu kan,” kata Ikrar dalam program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Rabu (16/5/2024).

"Upaya-upaya untuk kemudian dia bisa menduduki jabatan dan berpengaruh terhadap kabinet itu juga sudah berkali-kali dilakukan," ujarnya melanjutkan.

Ikrar mengungkapkan, upaya Jokowi tetap dekat dengan Prabowo itu terlihat saat muncul wacana menjadi koordinator partai politik (parpol) pendukung Prabowo-Gibran.

Namun, dia mengatakan, upaya tersebut ternyata tidak berjalan mulus. Oleh karenanya, muncul wacana bergabung dengan Partai Golkar.

Baca juga: Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

“Misalnya, PSI (Partai Solidaritas Indonesia) kan akhirnya juga enggak masuk parlemen jadi dia enggak punya partai. Kemudian, dia upaya untuk ambil alih misalnya posisi ketua umum Partai Golkar tapi kita tahu Golkar kayaknya ya tidak berkehendak untuk melakukan muktamar partai sebelum bulan Desember (2024),” kata Ikrar.

Kemudian, Ikrar menyebut, muncul lagi ide membuat presidential club. Forum yang disebut akan terdiri dari mantan Presiden RI.

“Misalnya, pendekatan apakah dia bisa menjadi bagian dari presidential club ya, yang kemudian dia mengusulkan kalau perlu rapatnya dua hari. Kalau dia rapatnya dua hari itu berarti jauh lebih banyak dibanding ratas atau rapat kabinet,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ikrar mengkritisi bahwa berbagai wacana tersebut berkembang karena terlalu lamanya rentang waktu pergantian pemerintahan. Sebab, Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, baru akan dilantik pada 20 Oktober 2024.

“Karena jeda waktu yang terlalu panjang menyulitkan pemerintahan yang baru, pemerintah yang terpilih dari pemilu itu untuk bisa cepat ambil alih pemerintahan. Di negara mana pun ya, pergantian pemerintahannya enggak sampai berbulan-bulan,” katanya.

Baca juga: TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Sebagaimana diketahui, memang muncul wacana menempatkan Jokowi sebagai penasihat di pemerintahan Prabowo-GIbran. Mulai dari menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) sampai pembentukan presidential club.

Jokowi bahkan sempat menanggapi positif rencana pembentukan presidential club oleh Presiden RI terpilih Prabowo. Dia juga menyarankan pertemuan dalam forum tersebut digelar rutin setiap dua hari sekali.

"Ya dua hari sekali ya enggak apa-apa," kata Jokowi usai meninjau pameran kendaraan listrik Periklindo Electric Vehicle Show di JI-Expo Kemayoran, Jakarta pada 3 Mei 2024.

Terbaru Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo menyebut bahwa Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dapat dihidupkan kembali untuk mengakomodasi ide presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk Presidential Club.

Baca juga: Menelusuri Gagasan Jokowi Bakal Dijadikan Penasihat Prabowo

Nantinya, kata Bamsoet, DPA dapat diisi oleh para mantan presiden dan wakil presiden sebagaimana keinginan Prabowo mewadahi para mantan presiden ke dalam satu forum.

“Malah kalau bisa mau diformalkan, kita pernah punya lembaga Dewan Pertimbangan Agung, yang bisa diisi oleh mantan-mantan presiden maupun wakil presiden. Kalau mau diformalkan, kalau Pak Prabowo-nya setuju,” kata Bamsoet di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada 7 Mei 2024.

Namun, untuk mengaktifkan kembali DPA yang eksis pada era Presiden Soekarno dan Soeharto perlu ada amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

“Kalau mau diformalkan lagi, kalau mau bagaimana begitu, boleh saja, tergantung Pak Prabowo, tapi ini tentu saja harus melalui amendemen kelima,” ujarnya.

Baca juga: Revisi UU Kementerian Negara Muluskan Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo-Gibran

Pasalnya, DPA telah dibubarkan di era Reformasi lewat amendemen UUD 1945 dan fungsi lembaga ini digantikan Wantimpres.

Menanggapi wacana menjadi penasihat di pemerintahan Prabowo-Gibran, Jokowi mengingatkan bahwa masa jabatannya sebagai presiden masih enam bulan lagi.

"Ini saya itu masih jadi Presiden sampai enam bulan lagi, lho, masih Presiden sekarang ini," ujar Jokowi saat sesi tanya jawab di RSUD Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara pada 14 Mei 2024.

"Sekarang masih bekerja sampai sekarang ini, (kok) ditanyakan begitu,” katanya melanjutkan.

Baca juga: Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih