Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Budiman Tanuredjo
Wartawan Senior

Wartawan

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Kompas.com - 11/05/2024, 08:26 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

MANTAN calon Presiden Ganjar Pranowo mendeklarasikan dirinya akan berada di luar pemerintahan mendatang. Begitu juga halnya dengan mantan calon Wakil Presiden Mahfud MD yang juga menegaskan posisi politiknya berada di luar pemerintahan.

Pada saat acara pembubaran Tim Pemenangan Nasional, Senin (6/5/2024), Ganjar mengatakan, “Kita tidak akan pernah berhenti untuk mencintai republik ini. Kita akan mengawal dengan benar dan saya declare pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini,” kata Ganjar.

Posisi politik Ganjar diamini Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang mengatakan, “aspirasi di luar pemerintahan itu in line dengan sikap PDIP.”

Namun, elite PDIP yang lain, Hendrawan Supratikno mengatakan, “pernyataan Ganjar bukan sikap resmi PDIP.”

Tampaknya memang ada kegamangan di dalam tubuh PDIP. Ada satu faksi ingin bergabung di dalam pemerintahan karena memang ada godaan pemenang pemilu membujuk PDIP masuk dalam pemerintahan.

Revisi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD bisa jadi alat tawar. Revisi UU MD3 bisa saja “menghilangkan” kursi Ketua DPR yang oleh UU MD3 – jika tak direvisi – menjadi hak partai politik pemenang pemilu.

Namun, faksi lain menghendaki PDIP berada di luar pemerintahan. Aspirasi PDIP berada di luar pemerintah lebih masuk akal karena sejalan dengan moralitas dan prinsip dalam berpolitik.

Berada di luar pemerintahan juga sejalan dengan aspirasi sekitar 27 juta pemilih Ganjar-Mahfud. Putusan PDIP masih akan ditentukan oleh Rakornas PDIP pada akhir Mei 2024.

Sangatlah tidak elok dan melanggar etika politik, seandainya Ganjar dan Mahfud masuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming kelak.

Padahal, dalam masa kampanye, publik melihat bagaimana terjadi proses delegitimasi habis-habisan terhadap masing-masing calon.

Ketika kemudian keduanya masuk dalam pemerintahan, sama saja dengan mengabaikan suara rakyat yang telah memilihnya.

Sikap “oposisi” yang disampaikan Ganjar sontak menimbulkan polemik soal pemahaman “oposisi”. Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, di Indonesia tidak dikenal istilah “oposisi”.

Pernyataan Ketua MPR bahwa di Indonesia tidak dikenal istilah oposisi benar adanya. Dalam konstitusi yang menjadi kontrak sosial bangsa, memang tidak ada diksi “oposisi” maupun “koalisi”.

Kedua istilah itu hanya dikenal di sistem pemerintahan parlementer. Namun dalam praktik politiknya, muncul Koalisi Indonesia Maju, Koalisi Perubahan. Dahulu, ada Koalisi Merah Putih, Koalisi Kerakyatan, Koalisi Kebangsaan.

Sama halnya diksi demokrasi yang ramai diperdebatkan. Entah definisi demokrasi mana yang dipakai dalam diskusi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Airlangga Yakin Terpilih Kembali Jadi Ketum Golkar Secara Aklamasi

Airlangga Yakin Terpilih Kembali Jadi Ketum Golkar Secara Aklamasi

Nasional
Diberi Tugas Maju Pilkada Banten, Airin Ucapkan Terima Kasih ke Airlangga

Diberi Tugas Maju Pilkada Banten, Airin Ucapkan Terima Kasih ke Airlangga

Nasional
PKS: Pasangan Sohibul Iman untuk Pilkada Jakarta Tunggu Koalisi Terbentuk

PKS: Pasangan Sohibul Iman untuk Pilkada Jakarta Tunggu Koalisi Terbentuk

Nasional
Optimalkan Pengelolaan, Kemenag Siapkan Peta Jalan Zakat Nasional 2025-2045

Optimalkan Pengelolaan, Kemenag Siapkan Peta Jalan Zakat Nasional 2025-2045

Nasional
Golkar Tugaskan Airin Rachmi Diany jadi Calon Gubernur Banten

Golkar Tugaskan Airin Rachmi Diany jadi Calon Gubernur Banten

Nasional
PP KPPG Dukung Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketum Partai Golkar

PP KPPG Dukung Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketum Partai Golkar

Nasional
Usung La Nyalla, Nono, Elviana, dan Tamsil, Fahira Idris: DPD Butuh Banyak Terobosan

Usung La Nyalla, Nono, Elviana, dan Tamsil, Fahira Idris: DPD Butuh Banyak Terobosan

Nasional
VoB Bakal Sampaikan Kritik Genosida Hingga Lingkungan di Glastonbury Festival

VoB Bakal Sampaikan Kritik Genosida Hingga Lingkungan di Glastonbury Festival

Nasional
La Nyalla Sebut Amendemen UUD 1945 Jadi Prioritas DPD

La Nyalla Sebut Amendemen UUD 1945 Jadi Prioritas DPD

Nasional
La Nyalla Akan Ajak Prabowo Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

La Nyalla Akan Ajak Prabowo Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Puluhan Anggota DPD Dukung La Nyalla Jadi Ketua Meski Suara Komeng Lebih Banyak

Puluhan Anggota DPD Dukung La Nyalla Jadi Ketua Meski Suara Komeng Lebih Banyak

Nasional
Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

Nasional
Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

Nasional
Kaget PDI-P Ingin Usung Anies, Ketua Nasdem Jakarta: Wow, Ada Apa Nih?

Kaget PDI-P Ingin Usung Anies, Ketua Nasdem Jakarta: Wow, Ada Apa Nih?

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Patuhi Jadwal Kepulangan ke Tanah Air

Jemaah Haji Diimbau Patuhi Jadwal Kepulangan ke Tanah Air

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com