Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Budiman Tanuredjo
Wartawan Senior

Wartawan

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Kompas.com - 11/05/2024, 08:26 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

MANTAN calon Presiden Ganjar Pranowo mendeklarasikan dirinya akan berada di luar pemerintahan mendatang. Begitu juga halnya dengan mantan calon Wakil Presiden Mahfud MD yang juga menegaskan posisi politiknya berada di luar pemerintahan.

Pada saat acara pembubaran Tim Pemenangan Nasional, Senin (6/5/2024), Ganjar mengatakan, “Kita tidak akan pernah berhenti untuk mencintai republik ini. Kita akan mengawal dengan benar dan saya declare pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini,” kata Ganjar.

Posisi politik Ganjar diamini Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang mengatakan, “aspirasi di luar pemerintahan itu in line dengan sikap PDIP.”

Namun, elite PDIP yang lain, Hendrawan Supratikno mengatakan, “pernyataan Ganjar bukan sikap resmi PDIP.”

Tampaknya memang ada kegamangan di dalam tubuh PDIP. Ada satu faksi ingin bergabung di dalam pemerintahan karena memang ada godaan pemenang pemilu membujuk PDIP masuk dalam pemerintahan.

Revisi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD bisa jadi alat tawar. Revisi UU MD3 bisa saja “menghilangkan” kursi Ketua DPR yang oleh UU MD3 – jika tak direvisi – menjadi hak partai politik pemenang pemilu.

Namun, faksi lain menghendaki PDIP berada di luar pemerintahan. Aspirasi PDIP berada di luar pemerintah lebih masuk akal karena sejalan dengan moralitas dan prinsip dalam berpolitik.

Berada di luar pemerintahan juga sejalan dengan aspirasi sekitar 27 juta pemilih Ganjar-Mahfud. Putusan PDIP masih akan ditentukan oleh Rakornas PDIP pada akhir Mei 2024.

Sangatlah tidak elok dan melanggar etika politik, seandainya Ganjar dan Mahfud masuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming kelak.

Padahal, dalam masa kampanye, publik melihat bagaimana terjadi proses delegitimasi habis-habisan terhadap masing-masing calon.

Ketika kemudian keduanya masuk dalam pemerintahan, sama saja dengan mengabaikan suara rakyat yang telah memilihnya.

Sikap “oposisi” yang disampaikan Ganjar sontak menimbulkan polemik soal pemahaman “oposisi”. Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, di Indonesia tidak dikenal istilah “oposisi”.

Pernyataan Ketua MPR bahwa di Indonesia tidak dikenal istilah oposisi benar adanya. Dalam konstitusi yang menjadi kontrak sosial bangsa, memang tidak ada diksi “oposisi” maupun “koalisi”.

Kedua istilah itu hanya dikenal di sistem pemerintahan parlementer. Namun dalam praktik politiknya, muncul Koalisi Indonesia Maju, Koalisi Perubahan. Dahulu, ada Koalisi Merah Putih, Koalisi Kerakyatan, Koalisi Kebangsaan.

Sama halnya diksi demokrasi yang ramai diperdebatkan. Entah definisi demokrasi mana yang dipakai dalam diskusi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com