Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Kompas.com - 09/05/2024, 09:05 WIB
Irfan Kamil,
Ardito Ramadhan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengeklaim, sejumlah perjalanan dinas yang menggunakan dana dari pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) RI dilakukan semata-mata untuk kepentingan negara.

Hal ini disampaikan SYL saat diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta untuk menyampaikan pertanyaan atau bantahan terhadap keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jaksa KPK menghadirkan empat pejabat Kementan menjadi saksi dalam sidang itu. Mereka adalah Direktur Perbenihan Perkebunan Kementan, Gunawan dan Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan (Ditjen PSP), Hermanto

Selanjutnya, Bendahara Pengeluaran Ditjen PSP Kementan, Puguh Hari Prabowo dan Kepala Sub Bagian (Kasubag) Tata Usaha dan Rumah Tangga (Rumga) Kementan, Lukman Irwanto.

"Kami beri kesempatan kepada terdakwa (SYL) untuk bertanya kepada saksi, silakan," kata Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (8/5/2024).

Baca juga: Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Dalam kesempatan itu, SYL meminta para saksi untuk tidak membela dirinya saat menjawab pertanyaan yang akan diberikan. Politikus Partai Nasdem ini meminta eks anak buahnya di Kementan itu untuk jujur menjawab apa yang akan ditanyakan.

"Pada kesempatan ini Yang Mulia, saya berharap dijawab dengan hati saja karena pertanyaanya juga ringan-ringan, jangan bela saya, saya tidak perlu dibela," kata SYL.

"Ini bekas anak-anak saya Pak, temen-temen JPU maafkan saya. Artinya jawab dengan sejujurnya saja, saya sudah siap dengan segalanya kok," ucap dia.

Selanjutnya, SYL pun mulai menyampaikan pertanyaan kepada empat saksi yang duduk di muka persidangan. Ia pun menyinggung keterangan saksi yang menyebutkan adanya dana dari pejabat Kementan yang digunakan untuk lawatan ke Brasil.

"Yang pertama, perjalanan ke Brasil itu, ini kan jauh banget, 34 jam. Kalian tahu enggak isinya apa? Yang perintah saya kan negara, Presiden, dan itu hasil keputusan ratas (rapat terbatas)," kata SYL.

Kepada para saksi, SYL menyebut bahwa harga pangan dunia saat itu tengah naik. Ia pun mengeklaim diminta oleh Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Menurut dia, kunjungan ke sejumlah negara dilakukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan pangan yang akan berdampak pada jutaan rakyat Indonesia.

"Di sana itu ada enggak persoalan dalam negeri yang lagi tidak baik-baik, antara lain harga tempe, tahu, lagi naik. Jawab saya, lagi naik enggak ? Kira-kira itu jawaban saya, adik-adikku," kata SYL.

Baca juga: Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

"Yang kedua, ada enggak persoalan dengan daging mulai naik karena terjadi el nino sehingga suplai dari Australia berkurang?" ucapnya melanjutkan.

Ia pun meminta izin kepada Majelis Hakim untuk sedikit menjelaskan persoalan pangan yang saat itu harus diselesaikan oleh Kementan.

Halaman:


Terkini Lainnya

Wapres: Penegakan Hukum Harus Punya Dasar yang Dapat Dipertanggungjawabkan

Wapres: Penegakan Hukum Harus Punya Dasar yang Dapat Dipertanggungjawabkan

Nasional
Ada Dua Versi Sikap Jokowi soal Kaesang Maju Pilkada Jakarta, Mana yang Benar?

Ada Dua Versi Sikap Jokowi soal Kaesang Maju Pilkada Jakarta, Mana yang Benar?

Nasional
Coklit Pemilih Pilkada Berlangsung, Bawaslu Ungkap 10 Kerawanan Prosedur

Coklit Pemilih Pilkada Berlangsung, Bawaslu Ungkap 10 Kerawanan Prosedur

Nasional
Hari Ini, SYL dkk Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Pemerasan dan Gratifikasi di Kementan

Hari Ini, SYL dkk Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Pemerasan dan Gratifikasi di Kementan

Nasional
Stafsus Klaim Jokowi Tak 'Cawe-cawe' di Pilkada Manapun

Stafsus Klaim Jokowi Tak "Cawe-cawe" di Pilkada Manapun

Nasional
Panasnya Rapat di DPR Bahas Peretasan PDN: Kominfo, BSSN dan Telkom Saling Lempar Bola hingga Disindir Bodoh

Panasnya Rapat di DPR Bahas Peretasan PDN: Kominfo, BSSN dan Telkom Saling Lempar Bola hingga Disindir Bodoh

Nasional
Kaesang ke Sekjen PKS: Jangan Bawa-bawa Presiden Lah, Ketumnya Kan Saya

Kaesang ke Sekjen PKS: Jangan Bawa-bawa Presiden Lah, Ketumnya Kan Saya

Nasional
Menkominfo Masih Bisa Bilang Alhamdulillah usai PDN Diretas, Ini Sebabnya

Menkominfo Masih Bisa Bilang Alhamdulillah usai PDN Diretas, Ini Sebabnya

Nasional
Peretasan PDN Bukti Keamanan Data RI Lemah, Kultur Mesti Diubah

Peretasan PDN Bukti Keamanan Data RI Lemah, Kultur Mesti Diubah

Nasional
Komisi I Desak Pemerintah Buat Satgas dan Crisis Center Tangani PDN

Komisi I Desak Pemerintah Buat Satgas dan Crisis Center Tangani PDN

Nasional
Kaesang ke Sekjen PKS: Jangan Bawa-bawa Presiden, yang Ketum Kan Saya!

Kaesang ke Sekjen PKS: Jangan Bawa-bawa Presiden, yang Ketum Kan Saya!

Nasional
PDN Diretas, Pengelola sampai Pejabat Dinilai Patut Ditindak Tegas

PDN Diretas, Pengelola sampai Pejabat Dinilai Patut Ditindak Tegas

Nasional
[POPULER NASIONAL] Tanggapan Parpol Atas Manuver PKS Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta | Pemerintah Pasrah Data PDN Tak Bisa Dipulihkan

[POPULER NASIONAL] Tanggapan Parpol Atas Manuver PKS Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta | Pemerintah Pasrah Data PDN Tak Bisa Dipulihkan

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Juli 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Juli 2024

Nasional
Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com