Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Kompas.com - 27/04/2024, 12:36 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tidak lagi dianggap sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

"Ah, orang (Jokowi) sudah di sebelah sana, bagaimana mau dibilang bagian masih dari PDI Perjuangan? Yang benar saja," kata Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (22/4/2024).

PDI-P juga tak menganggap putra Jokowi, Gibran Rakabuming, sebagai kader mereka. 

Menurut Komarudin, Gibran dicoret dari kader PDI-P sejak ia menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto.

Baca juga: Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Kini, Jokowi dikabarkan akan berpindah ke partai lain. Sejumlah partai bahkan menawarkan posisi penting untuk Jokowi.

Golkar tawarkan posisi strategis

Hubungan antara Jokowi dan Golkar semakin tampak dekat. Jokowi sebelumnya mengaku nyaman dengan partai berlambang pohon beringin itu.

Golkar pun tak menampik soal sinyal Jokowi hendak bergabung.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, Jokowi dan Gibran sudah bagian ke keluarga besar partainya. Ia menyebut Jokowi dekat dengan Golkar.

Sementara itu, Gibran merupakan sosok yang direkomendasikan Golkar melalui Rapimnas resmi untuk maju dalam Pilpres 2024.

"Jadi, bagi kami Pak Jokowi dan Mas Gibran itu sudah masuk dalam keluarga besar Golkar. Tinggal tentunya formalitasnya saja," kata Airlangga di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2024).

Selain itu, politikus senior Partai Golkar, Idrus Marham, menyebut ada beberapa posisi strategis jika Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) resmi bergabung ke partainya.

Menurut dia, masuknya Jokowi ke Golkar hanya tinggal menunggu formalitasnya.

Namun, Idrus belum mengetahui posisi apa yang akan diberikan ke Jokowi jika bergabung ke Golkar.

"Ya proses lebih lanjut dan Pak Airlangga kan sudah mengatakan kalau Pak Jokowi sudah resmi masuk Golkar maka ada beberapa posisi terhormat," kata Idrus di Menteng, Jakarta, Kamis (25/4/2024).


Kendati demikian, menurut Idrus, posisi terhormat yang dimaksudnya itu bisa ketua umum partai atau ketua dewan pembina.

Halaman:


Terkini Lainnya

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com