Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

CSIS: Caleg Terpilih yang Terindikasi Dinasti Politik Terbanyak dari Nasdem, Disusul PDI-P

Kompas.com - 26/04/2024, 05:30 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Temuan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) memperlihatkan, 138 dari 580 calon legislatif (caleg) yang berpotensi lolos sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Pemilu 2024 terindikasi dinasti politik.

Temuan ini tertuang dalam laporan CSIS yang ditulis oleh Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes. Arya telah mengizinkan Kompas.com untuk memberitakan temuan ini.

“Anggota DPR yang memiliki hubungan dengan dinasti politik cukup tinggi. 138 dari 580 anggota DPR memiliki hubungan dengan dinasti (atau 23,8 persen dari total anggota DPR),” tulis Arya.

Dari sembilan partai politik (parpol) yang memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold, Nasdem menjadi partai dengan caleg terpilih yang paling banyak terindikasi dinasti politik. Menyusul selanjutnya PDI Perjuangan, lalu Gerindra.

Sementara, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi parpol dengan persentase caleg dinasti politik paling minim.

Baca juga: Penetapan Presiden di KPU: Prabowo Mesra dengan Anies, Titiek Malu-malu Jadi Ibu Negara

Berikut komposisi anggota DPR terpilih berdasarkan hubungan dengan dinasti politik:

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

  • Total kursi: 68
  • Terasosiasi dinasti: 9 orang (17,6 persen)
  • Tidak terasosiasi dinasti: 82,4 persen

Partai Gerindra

  • Total kursi: 86
  • Terasosiasi dinasti: 22 orang (25,6 persen)
  • Tidak terasosiasi dinasti: 74,4 persen

PDI Perjuangan

  • Total kursi: 110
  • Terasosiasi dinasti: 30 orang (27,3 persen)
  • Tidak terasosiasi dinasti: 72,7 persen

Partai Golkar

  • Total kursi: 102
  • Terasosiasi dinasti: 27 orang (26,5 persen)
  • Tidak terasosiasi dinasti: 73,5 persen

Partai Nasdem

  • Total kursi: 69
  • Terasosiasi dinasti: 23 orang (33,3 persen)
  • Tidak terasosiasi dinasti: 66,7 persen

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

  • Total kursi: 53
  • Terasosiasi dinasti: 6 orang (11,3 persen)
  • Tidak terasosiasi dinasti: 88,7 persen

Baca juga: Gugatan PDI-P atas KPU ke PTUN Tak Bisa Pengaruhi Hasil Pemilu 2024

Partai Amanat Nasional (PAN)

  • Total kursi: 48
  • Terasosiasi dinasti: 9 orang (18,8 persen)
  • Tidak terasosiasi dinasti: 81,3 persen

Partai Demokrat

  • Total kursi: 44
  • Terasosiasi dinasti: 9 orang (20,5 persen)
  • Tidak terasosiasi dinasti: 79,5 persen

Adapun caleg yang terasosiasi dinasti politik merupakan keluarga dari pejabat publik yang pernah atau sedang menjabat, baik anak, istri, adik, suami, kakak, keponakan, atau memiliki hubungan kekerabatan lain.

CSIS mencatat, caleg yang merupakan anak pejabat publik menempati persentase dinasti politik paling tinggi (53 orang). Menyusul kemudian istri (30 orang) dan adik (20 orang) dari pejabat publik.

Ada pula suami (10 orang), kakak (7 orang), keponakan (7 orang) dari pejabat publik, dan hubungan kekerabatan lainnya (11 orang).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com