Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Normalisasi Hubungan dengan Israel, Anggota Komisi I: Jangan OECD Jadi Alat Tekan Kebijakan Indonesia

Kompas.com - 14/04/2024, 11:55 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Dave Laksono mendukung ucapan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi yang menitikberatkan syarat kepada Israel untuk mengakui kemerdekaan Palestina jika ingin menormalisasi hubungan dengan Indonesia.

Namun, menurut Dave, ada syarat lain yang mesti ditambahkan yaitu Indonesia mendesak Israel tidak menghalangi kebijakan luar negeri Indonesia. Misalnya, bergabung dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), organisasi ekonomi yang saat ini mencakup 38 negara dengan perekonomian terkemuka di dunia.

"Jangan OECD dijadikan alat untuk menekan kebijakan luar negeri Indonesia," kata Dave kepada Kompas.com, Minggu (14/4/2024).

Baca juga: Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya Two State Solution

Menurut dia, OECD adalah wadah perekonomian yang memiliki asas manfaat kepada semua pihak.

Oleh karena itu, Dave mengatakan, Indonesia semestinya tidak dihalangi oleh siapa pun, termasuk Israel, jika memang ingin bergabung dalam organisasi tersebut.

"Seluruh anggota OECD akan menikmati akses kepada pasar dan sumber daya masing-masing anggota," ujarnya

Terkait kemerdekaan Palestina, Dave menegaskan bahwa hal tersebut terus diperjuangkan Indonesia dan dicarikan jalan keluarnya.

Baca juga: Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menurut dia, pernyataan Retno Marsudi yang meminta syarat Israel mengakui kemerdekaan Palestina juga menjadi salah satu jalan keluar dari konflik berkepanjangan tersebut.

"Masalah Palestina adalah masalah kemanusiaan, di mana ratusan warga Palestina tiap harinya tewas akibat pemboman brutal. Ini yang wajib kita bela dan carikan jalan keluarnya," kata Ketua DPP Partai Golkar ini.

Dave mengatakan, apa yang disampaikan sudah sesuai dengan semangat Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, "Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan".

"Sesuai dengan ideologi kita yang tertera dalam UUD 1945," ujar dia.

Baca juga: Kemenlu Bantah Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel demi OECD

Sebelumnya diberitakan, Menlu Retno Marsudi menyatakan bahwa Indonesia tidak menutup pintu upaya normalisasi hubungan dengan Israel.

Hanya saja, Indonesia memberikan syarat kepada Israel, yakni mengakui kemerdekaan Palestina.

"Banyak tekanan kepada Indonesia agar Indonesia mulai melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Dan saya sampaikan kita tidak menutup diri," ujar Retno dalam acara "Sapa Indonesia Malam" sebagaimana dilansir YouTube KompasTV, Sabtu (13/4/2024).

"Tetapi ada syaratnya, yaitu two state solution (solusi dua negara) dapat terwujud, yang berarti Palestina merdeka, Palestina memiliki negara dan diakui oleh Israel, untuk berdampingan dengan Israel," katanya lagi.

Baca juga: Kemerdekaan Palestina Jadi Syarat RI Normalisasi Hubungan dengan Israel

Halaman:


Terkini Lainnya

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com