Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bobby Nasution di Bursa Pilkada Sumut, Sindiran PDI-P soal Nepotisme, dan Doa Jokowi

Kompas.com - 08/04/2024, 08:59 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengomentari pencalonan Wali Kota Medan Bobby Nasution sebagai gubernur Sumatera Utara (Sumut) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, November 2024.

PDI-P memastikan, tak lagi sejalan dengan Bobby sehingga tidak akan mengusungnya pada Pilkada Sumut.

Bobby yang merupakan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu pada Sabtu (6/4/2024) mendatangi Kantor DPP Partai Golkar untuk mengikuti pembekalan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Bobby Nasution bahkan mengenakan batik berwarna dominan kuning saat hadir di acara tersebut.

Baca juga: Kata Airlangga soal Koordinasi dengan Jokowi Usai Golkar Tugaskan Bobby Nasution untuk Pilkada Sumut 2024

Partai Golkar mengakui, merekomendasikan Bobby Nasution untuk maju pada Pilkada Sumut 2024. Sebelumnya, Bobby dikenal sebagai kader PDI-P.

Namun, partai banteng moncong putih itu menganggap keberadaan Bobby di partai sudah tutup buku karena perbedaan dukungan politik untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Bobby mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sedangkan PDI-P mengusung pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

PDI-P singgung nepotisme

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan, pencalonan Bobby untuk Pilkada Sumut semakin menegaskan berkembangnya nepotisme di Indonesia.

Nepotisme yang ia maksud yakni keluarga Presiden Joko Widodo, atau yang dekat dengan keluarga Istana mendapatkan posisi jabatan publik ke depannya.

Hasto juga menyinggung sekretaris pribadi Ibu Negara, Iriana Jokowi yang juga bakal maju menjadi calon Wali Kota Bogor.

"Dalam catatan saya tadi ada 5 kotak yang sudah dibuka. Pertama supremasi hukum, jadi supremasi kekuasaan. Akibatnya pemilu yang seharusnya cermin peningkatan kualitas peradaban bangsa di dalam demokrasi kini direduksi hanya menjadi legalitas bagi perpanjangan kekuasaan Presiden Jokowi melalui nepotisme," kata Hasto dalam acara diskusi "Membuka Kotak Pandora Sirekap Saksi Bisu Kejahatan Pilpres 2024" di kawasan SCBD, Jakarta, Minggu (7/4/2024).

"Dan ini sangat berbahaya, buktinya muncul berita Mas Bobby mau menjadi calon gubernur, Sekretaris Ibu Iriana mau jadi walkot Bogor, akibat dari dampak kotak pandora pertama yang menguntungkan dewa-dewanya bukan rakyatnya," kata dia.

Baca juga: Maju Pilwalkot Bogor, Sespri Iriana Jokowi Gerak Cepat Pasang Baliho

Ditanya apakah PDI-P bakal mengusung Bobby untuk Pilkada Sumut 2024, Hasto tidak membenarkan.

Menurut dia, tentu saja PDI-P tidak akan mengusung Bobby karena alasan sudah tidak satu jalan politik.

"Ya tentu saja (tidak mengusung Bobby). Karena garis politiknya sudah berbeda," kata Hasto ditemui di SCBD, Jakarta.

Halaman:


Terkini Lainnya

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Nasional
Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

Nasional
JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

Nasional
Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Nasional
Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Nasional
PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

Nasional
Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Nasional
Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Nasional
Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Nasional
DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

Nasional
Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Nasional
KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com