Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bobby Nasution di Bursa Pilkada Sumut, Sindiran PDI-P soal Nepotisme, dan Doa Jokowi

Kompas.com - 08/04/2024, 08:59 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengomentari pencalonan Wali Kota Medan Bobby Nasution sebagai gubernur Sumatera Utara (Sumut) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, November 2024.

PDI-P memastikan, tak lagi sejalan dengan Bobby sehingga tidak akan mengusungnya pada Pilkada Sumut.

Bobby yang merupakan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu pada Sabtu (6/4/2024) mendatangi Kantor DPP Partai Golkar untuk mengikuti pembekalan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Bobby Nasution bahkan mengenakan batik berwarna dominan kuning saat hadir di acara tersebut.

Baca juga: Kata Airlangga soal Koordinasi dengan Jokowi Usai Golkar Tugaskan Bobby Nasution untuk Pilkada Sumut 2024

Partai Golkar mengakui, merekomendasikan Bobby Nasution untuk maju pada Pilkada Sumut 2024. Sebelumnya, Bobby dikenal sebagai kader PDI-P.

Namun, partai banteng moncong putih itu menganggap keberadaan Bobby di partai sudah tutup buku karena perbedaan dukungan politik untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Bobby mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sedangkan PDI-P mengusung pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

PDI-P singgung nepotisme

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan, pencalonan Bobby untuk Pilkada Sumut semakin menegaskan berkembangnya nepotisme di Indonesia.

Nepotisme yang ia maksud yakni keluarga Presiden Joko Widodo, atau yang dekat dengan keluarga Istana mendapatkan posisi jabatan publik ke depannya.

Hasto juga menyinggung sekretaris pribadi Ibu Negara, Iriana Jokowi yang juga bakal maju menjadi calon Wali Kota Bogor.

"Dalam catatan saya tadi ada 5 kotak yang sudah dibuka. Pertama supremasi hukum, jadi supremasi kekuasaan. Akibatnya pemilu yang seharusnya cermin peningkatan kualitas peradaban bangsa di dalam demokrasi kini direduksi hanya menjadi legalitas bagi perpanjangan kekuasaan Presiden Jokowi melalui nepotisme," kata Hasto dalam acara diskusi "Membuka Kotak Pandora Sirekap Saksi Bisu Kejahatan Pilpres 2024" di kawasan SCBD, Jakarta, Minggu (7/4/2024).

"Dan ini sangat berbahaya, buktinya muncul berita Mas Bobby mau menjadi calon gubernur, Sekretaris Ibu Iriana mau jadi walkot Bogor, akibat dari dampak kotak pandora pertama yang menguntungkan dewa-dewanya bukan rakyatnya," kata dia.

Baca juga: Maju Pilwalkot Bogor, Sespri Iriana Jokowi Gerak Cepat Pasang Baliho

Ditanya apakah PDI-P bakal mengusung Bobby untuk Pilkada Sumut 2024, Hasto tidak membenarkan.

Menurut dia, tentu saja PDI-P tidak akan mengusung Bobby karena alasan sudah tidak satu jalan politik.

"Ya tentu saja (tidak mengusung Bobby). Karena garis politiknya sudah berbeda," kata Hasto ditemui di SCBD, Jakarta.

Halaman:


Terkini Lainnya

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com