Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Gede Cadhu Wibawa
Tentara Nasional Indonesia

Pengamat dan Akademisi bidang Ketahanan, Politik dan Kebijakan Publik

Kebakaran Gudang Amunisi TNI: Pentingnya Kolaborasi Tata Kelola Ruang

Kompas.com - 03/04/2024, 14:29 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PERISTIWA meledaknya Gudang amunisi TNI di Batalyon Artileri Medan (Yonawrmed) 07/155 milik Kodam Jaya di Ciangsana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, jadi mimpi buruk warga perumahan yang berada di sekitar area ledakan.

Ledakan menimbulkan kepanikan karena suara dentuman yang begitu kuat. Sejumlah rumah mengalami kerusakan.

Pihak TNI mengumumkan bahwa tidak adanya korban jiwa. TNI telah melakukan penyisiran dalam radius 2 kilometer untuk memastikan tidak adanya proyektil untuk keamanan warga.

Pihak TNI AD menyatakan bahwa gudang senjata serta amunisi telah dirancang sedemikian rupa dalam sisi keamanan sehingga telah dapat diperkirakan maupun diantisipasi dampak terburuk yang mungkin terjadi.

Gudang amunisi tersebut merupakan tempat penampungan amunisi kedaluwarsa sebelum prosedur disposal dilaksanakan.

Artikel ini tidak membahas mengapa ledakan itu bisa terjadi. Pembahasan fokus terhadap masalah keamanan terkait minimnya kerja sama antara instansi pemerintah dalam hal kebijakan tata kelola kota.

Minimnya penerapan "Collaborative Governance"

Pada umumnya keputusan pembangunan fasilitas militer berdasarkan kajian ataupun telaah staf yang matang dan melalui pertimbangan, baik dari segi kepentingan operasional maupun keamanan.

Dari sisi keamanan, gudang amunisi tersebut dibangun di lokasi yang awalnya jauh dari masyarakat serta dekat dengan sumber air, yakni sungai.

Namun, lokasi gudang senjata yang telah dibangun tahun 1987 ini mengalami berbagai macam perubahan seiring pesatnya pembangunan di wilayah tersebut. 

Dengan demikian, pemilihan lokasi gudang senjata bukan jadi masalah. Namun, dinamika tata kelola ruang yang berjalan sendiri-sendiri adalah masalah utama.

Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) pernah menilai bahwa urusan tata ruang di Indonesia sangat sering terjadi tumpang tindih yang berdampak dan berpontensi terjadinya konflik.

Bernardus Djojoputro sebagai Ketua IAP menyatakan bahwa masalah tata ruang terjadi karena kendala pengelolaan tata ruang lintas sektor yang tidak efektif.

Jika meninjau data gambar satelit yang diambil dari tahun 2003, kawasan tersebut masih jauh dari perumahan penduduk. Sedangkan tahun 2024, perumahan penduduk semakin mendekati fasilitas militer milik Kodam Jaya tersebut.

Kita sadar pentingnya peranan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan tata ruang. Pembangunan kota juga melibatkan kepentingan fasilitas negara lainnya, tidak hanya untuk kepentingan ekonomi semata lalu membiarkan pertumbuhan tanpa kendali.

Pertanyaanya utamanya adalah, apakah dalam kurung waktu 1987 sampai 2024 sudah ada komunikasi ataupun rapat koordinasi bersama antara Pemda dengan TNI terkait pembangunan sektor publik di sekitar fasilitas militer?

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Prediksi Amicus Curae Megawati Tak Akan Dipertimbangkan MK

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Prediksi Amicus Curae Megawati Tak Akan Dipertimbangkan MK

Nasional
Peras Tahanan Korupsi, Mantan Karutan KPK Minta Maaf

Peras Tahanan Korupsi, Mantan Karutan KPK Minta Maaf

Nasional
Spesifikasi Kapal Patroli yang Dibeli Indonesia dari Italia, Bisa Diubah Jadi Fregat

Spesifikasi Kapal Patroli yang Dibeli Indonesia dari Italia, Bisa Diubah Jadi Fregat

Nasional
KPK Setor Rp 8,2 M ke Negara dari Kasus Eks Wali Kota Ambon

KPK Setor Rp 8,2 M ke Negara dari Kasus Eks Wali Kota Ambon

Nasional
Jokowi: Pelaku TPPU Terus Cari Cara Baru, Kita Tidak Boleh Jadul

Jokowi: Pelaku TPPU Terus Cari Cara Baru, Kita Tidak Boleh Jadul

Nasional
Gerindra: Tidak Ada Namanya Amicus Curiae Masuk Pertimbangan Hakim

Gerindra: Tidak Ada Namanya Amicus Curiae Masuk Pertimbangan Hakim

Nasional
Usai Bertemu Jokowi, CEO Apple Temui Prabowo di Kemenhan

Usai Bertemu Jokowi, CEO Apple Temui Prabowo di Kemenhan

Nasional
CEO Microsoft Kunjungi RI pada 30 April, Pemerintah Harapkan Kepastian Investasi

CEO Microsoft Kunjungi RI pada 30 April, Pemerintah Harapkan Kepastian Investasi

Nasional
Jokowi Akui Sempat Malu, Indonesia Jadi Satu-satunya Negara G20 yang Belum Gabung FATF

Jokowi Akui Sempat Malu, Indonesia Jadi Satu-satunya Negara G20 yang Belum Gabung FATF

Nasional
Gerindra Godok Kader Internal untuk Maju Pilkada DKI, Nama-nama Masih Dirahasiakan

Gerindra Godok Kader Internal untuk Maju Pilkada DKI, Nama-nama Masih Dirahasiakan

Nasional
Projo Siap Dukung Ridwan Kamil, Airin, dan Bobby Nasution di Pilkada

Projo Siap Dukung Ridwan Kamil, Airin, dan Bobby Nasution di Pilkada

Nasional
Firli Bahuri Disebut Minta Rp 50 Miliar ke Syahrul Yasin Limpo

Firli Bahuri Disebut Minta Rp 50 Miliar ke Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Tak Hanya di Lapangan Badminton, SYL Temui Firli di Vila Galaxy Bekasi

Tak Hanya di Lapangan Badminton, SYL Temui Firli di Vila Galaxy Bekasi

Nasional
Gerindra Sebut Komunikasi dengan PDI-P Akan Lebih Intens Usai Putusan MK

Gerindra Sebut Komunikasi dengan PDI-P Akan Lebih Intens Usai Putusan MK

Nasional
Jokowi Minta Apple Berinvestasi di IKN, Luhut Jadi Koordinatornya

Jokowi Minta Apple Berinvestasi di IKN, Luhut Jadi Koordinatornya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com