Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Misi Demokrat Kembali ke Pemerintahan Tercapai, AHY: Kita Tidak Salah Pilih Jalan

Kompas.com - 27/03/2024, 20:09 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan misi besar Demokrat untuk kembali ke dalam pemerintahan telah tercapai.

Adapun Demokrat mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memenangkan Pilpres 2024, yang mana akan terlibat pada pemerintahan mendatang.

Selain itu, AHY juga telah ditunjuk sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini.

Baca juga: AHY Ungkap Prabowo Minta Siapkan Kader Terbaik Demokrat untuk Jadi Menteri

Hal tersebut AHY sampaikan dalam acara silaturahmi dan buka puasa bersama internal Partai Demokrat di The St Regis, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (27/3/2024).

"Misi besar Partai Demokrat, yaitu kembali ke pemerintahan nasional, telah tercapai seiring dengan kemenangan satu putaran, pasangan Prabowo-Gibran," ujar AHY.

AHY menjelaskan, pada hari Sabtu (23/3/2024) lalu, dirinya menyampaikan kepada pengurus dan kader Demokrat, bahwa mereka harus bersyukur kepada Allah SWT.

Baca juga: Prabowo Buka Puasa Bareng Demokrat, Semeja dengan SBY, AHY, Ibas

Dia menyebut Demokrat telah melalui jalan yang tidak mudah dan terjal dalam Pemilu 2024 ini.

Pasalnya, sebelum bergabung ke kubu Prabowo-Gibran, Demokrat mengusung Anies Baswedan.

Akan tetapi, Demokrat merasa dikhianati lantaran Anies tiba-tiba menunjuk Muhaimin Iskandar sebagai cawapres.

"Hari Sabtu lalu, saya menyampaikan kepada para pengurus dan kader Demokrat, kita wajib mengucap syukur kepada Allah SWT. Meskipun jalan yang kita tempuh tidak mudah, terjal dan sangat berliku. Tetapi, alhamdulillah, jalan yang kita pilih ini, tidak salah," tuturnya.

Baca juga: Saat Anggota Fraksi Demokrat Tak Terima Pangkat AHY Diungkit

Sementara itu, terkait kenapa pemerintahan menjadi misi utama Demokrat, AHY mengingatkan bahwa Demokrat pernah 10 tahun berada di dalam pemerintah.

Pada 2004-2014, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat Presiden ke-6.

"Telah banyak kebijakan pembangunan dan program-program pro rakyat era pemerintahan Presiden SBY yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Bahkan, sejumlah program itu dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi," kata AHY.

"Kedua, selama 9 tahun 4 bulan terakhir, Partai Demokrat berada di luar pemerintahan, telah membatasi ruang gerak, sumber daya, dan kontribusi nyata Partai Demokrat untuk memperjuangkan harapan rakyat Indonesia. Praktis, perjuangan kami terbatas hanya di parlemen dan pemerintahan daerah saja," sambungnya.

Baca juga: AHY Pastikan Kementerian ATR/BPN Turun Tangan Bela Pegawai di Daerah yang Tersangkut Kasus Hukum

Maka dari itu, AHY bersyukur Prabowo memenangkan Pilpres 2024, sehingga Demokrat dipastikan kembali ke pemerintahan nasional 2024-2029.

"Pada kesempatan yang baik ini, saya juga perlu menyampaikan kepada para kader Partai Demokrat, selain tentu atas perkenan dan kehendak Bapak Presiden Joko Widodo, kembalinya Partai Demokrat ke pemerintahan nasional saat ini, juga atas dukungan dan dorongan Bapak Prabowo Subianto," imbuh AHY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com