Salin Artikel

Misi Demokrat Kembali ke Pemerintahan Tercapai, AHY: Kita Tidak Salah Pilih Jalan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan misi besar Demokrat untuk kembali ke dalam pemerintahan telah tercapai.

Adapun Demokrat mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memenangkan Pilpres 2024, yang mana akan terlibat pada pemerintahan mendatang.

Selain itu, AHY juga telah ditunjuk sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini.

Hal tersebut AHY sampaikan dalam acara silaturahmi dan buka puasa bersama internal Partai Demokrat di The St Regis, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (27/3/2024).

"Misi besar Partai Demokrat, yaitu kembali ke pemerintahan nasional, telah tercapai seiring dengan kemenangan satu putaran, pasangan Prabowo-Gibran," ujar AHY.

AHY menjelaskan, pada hari Sabtu (23/3/2024) lalu, dirinya menyampaikan kepada pengurus dan kader Demokrat, bahwa mereka harus bersyukur kepada Allah SWT.

Dia menyebut Demokrat telah melalui jalan yang tidak mudah dan terjal dalam Pemilu 2024 ini.

Pasalnya, sebelum bergabung ke kubu Prabowo-Gibran, Demokrat mengusung Anies Baswedan.

Akan tetapi, Demokrat merasa dikhianati lantaran Anies tiba-tiba menunjuk Muhaimin Iskandar sebagai cawapres.

"Hari Sabtu lalu, saya menyampaikan kepada para pengurus dan kader Demokrat, kita wajib mengucap syukur kepada Allah SWT. Meskipun jalan yang kita tempuh tidak mudah, terjal dan sangat berliku. Tetapi, alhamdulillah, jalan yang kita pilih ini, tidak salah," tuturnya.

Sementara itu, terkait kenapa pemerintahan menjadi misi utama Demokrat, AHY mengingatkan bahwa Demokrat pernah 10 tahun berada di dalam pemerintah.

Pada 2004-2014, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat Presiden ke-6.

"Telah banyak kebijakan pembangunan dan program-program pro rakyat era pemerintahan Presiden SBY yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Bahkan, sejumlah program itu dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi," kata AHY.

"Kedua, selama 9 tahun 4 bulan terakhir, Partai Demokrat berada di luar pemerintahan, telah membatasi ruang gerak, sumber daya, dan kontribusi nyata Partai Demokrat untuk memperjuangkan harapan rakyat Indonesia. Praktis, perjuangan kami terbatas hanya di parlemen dan pemerintahan daerah saja," sambungnya.

Maka dari itu, AHY bersyukur Prabowo memenangkan Pilpres 2024, sehingga Demokrat dipastikan kembali ke pemerintahan nasional 2024-2029.

"Pada kesempatan yang baik ini, saya juga perlu menyampaikan kepada para kader Partai Demokrat, selain tentu atas perkenan dan kehendak Bapak Presiden Joko Widodo, kembalinya Partai Demokrat ke pemerintahan nasional saat ini, juga atas dukungan dan dorongan Bapak Prabowo Subianto," imbuh AHY.

https://nasional.kompas.com/read/2024/03/27/20093611/misi-demokrat-kembali-ke-pemerintahan-tercapai-ahy-kita-tidak-salah-pilih

Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke