Adu Kuat Tim Hukum Anies-Imin, Prabowo-Gibran, dan Ganjar-Mahfud dalam Sengketa Pilpres di MK

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) peserta Pemilu 2024 bakal berhadapan dalam sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam hal ini, bertindak sebagai penggugat atau pemohon, pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai penyelenggara pilpres menjadi pihak tergugat atau termohon. Sementara, pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, bertindak sebagai pihak terkait.

Kepada MK, kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud kompak meminta supaya Prabowo-Gibran didiskualifikasi. Selanjutnya, MK juga diminta memerintahkan KPU untuk menggelar pemungutan suara ulang.

Baca juga: Sengketa Pilpres, MK Siapkan Kursi Sidang untuk Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

MK sendiri menjadwalkan sidang perdana sengketa Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 pada Rabu (27/3/2024) hari ini. Ketiga kubu pun telah bersiap diri.

Baik kubu Anies-Muhaimin, Prabowo-Gibran, maupun Ganjar-Mahfud telah membentuk tim hukum masing-masing. Jajaran advokat dan ahli hukum ternama ditunjuk untuk memberikan pembelaan di hadapan Mahkamah.

Tim hukum Anies-Muhaimin

Tim Hukum Nasional (THN) Anies-Muhaimin dibentuk sejak jauh-jauh hari sebelum hasil Pilpres 2024 resmi ditetapkan KPU, tepatnya pada November 2023. Tim hukum ini diisi oleh sejumlah nama tenar, mulai dari mantan Ketua MK, pakar hukum tata negara, akademisi, hingga purnawirawan TNI/Polri.

Advokat Ari Yusuf Amir dipercaya sebagai Ketua THN Anies-Muhaimin. Ari merupakan advokat sekaligus pendiri Ail Amir & Associates.

Selain Ari, berikut beberapa nama populer yang tergabung dalam THN Anies-Muhaimin:

• Hamdan Zoelva (Ketua MK periode 2013-2015)
• Bambang Widjojanto (Advokat, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK periode 2011-2015)
• Refly Harun (Advokat, Ahli Hukum Tata Negara Universitas Tarumanegara)
• Zainuddin Paru (Advokat, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera/PKS)
• Ahmad Yani (Advokat, Ketua Umum Partai Masyumi)
• Taufik Basari (Advokat, Anggota Komisi III DPR RI, Ketua DPP Partai Nasdem)
• Komjen Pol (Purn) Susno Duadji (Kepala Badan Reserse Kriminal/Bareskrim Polri periode 2008-2009)
• Muhammad Prasetyo (Jaksa Agung periode 2014-2019)
• Eggi Sudjana (Advokat, Politikus PKS)
• Hotma Sitompul (Advokat)
  KOMPAS.com / IRFAN KAMIL Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan bukti penerimaan berkas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum (Pemilu) kepada Ketua Tim Hukum Nasional (THN) Anies-Muhaimin, Ari Yusuf Amir, Kamis (21/3/2024).

Tim hukum Prabowo-Gibran

Tim hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 2 ini diberi nama Tim Pembela Prabowo-Gibran. Tim ini beranggotakan 45 advokat yang diutus oleh partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju.

Advokat sekaligus Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra, ditunjuk sebagai ketua tim tersebut. Selain Yusril, ada sejumlah advokat ternama yang tergabung dalam tim ini, antara lain:

• Hotman Paris Hutapea (Advokat)
• Otto Hasibuan (Advokat)
• OC Kaligis (Advokat)
• Habiburokhman (Advokat, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Wakil Ketua Komisi III DPR RI)
• Hinca Pandjaitan (Advokat, Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Anggota Komisi III DPR RI)
• Fahri Bachmid (Advokat, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia/UMI)
• Maulana Bungaran (Advokat, Politikus Partai Gerindra)

Tim hukum Ganjar-Mahfud

Tim hukum Ganjar-Mahfud diberi nama Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan (TPDK). Memimpin tim hukum ini, advokat sekaligus Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis.

Selain Todung, sederet advokat ternama juga dipercaya untuk membela Ganjar-Mahfud di MK. Berikut di antaranya:

• Henry Yosodiningrat (Advokat, Politikus PDI Perjuangan)
• Maqdir Ismail (Advokat)
• Ronny Talapessy (Advokat, Politikus PDI-P)
• Ifdhal Kasim (Advokat, Ketua Komnas HAM periode 2007-2012)
• Finsensius Mendrofa (Advokat)

KOMPAS.com/Fika Nurul Ulya Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis (kiri) mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Sabtu (23/3/2024).