Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belum Genap 2 Tahun Terbentuk, Papua Tengah Jadi Provinsi Terbanyak Sengketa Pemilu 2024

Kompas.com - 26/03/2024, 18:37 WIB
Vitorio Mantalean,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Belum genap dua tahun dibentuk, Provinsi Papua Tengah sudah menjadi provinsi yang hasil penghitungan suaranya paling banyak menimbulkan sengketa dan digugat di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal ini terungkap berdasarkan hasil penelitian Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

”Ini sesuatu hal yang menarik, ya. Jadi, Papua Tengah yang merupakan daerah otonomi baru dan baru ikut pemilu di 2024, ternyata merupakan peringkat pertama daerah dengan jumlah perkara yang masuk di MK, yaitu dengan 21 perkara,” ujar peneliti Perludem, Ihsan Maulana, dalam rilis hasil penelitian mereka melalui siaran YouTube, Selasa (26/3/2024).

Penelitian ini dilakukan hingga Senin (25/3/2024) atas permohonan sengketa pileg tingkat DPR RI maupun DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang telah didaftarkan pada 21-23 Maret 2024, dan dipublikasikan secara resmi oleh MK lewat situs resminya.

Baca juga: KPU Sebut Partisipasi Pemilih untuk Pilpres dan Pileg di Atas 81 Persen

Hasilnya, dari 38 provinsi di Indonesia, sengketa pemilihan legislatif (pileg) di wilayah hasil pemekaran Provinsi Papua itu mendominasi.

Pada Pemilu 2024, sedikitnya tiga perempat dari delapan kabupaten yang ada di Papua Tengah, seluruh tempat pemungutan suara (TPS)-nya masih menggunakan sistem noken.

Kabupaten-kabupaten yang tercatat TPS-nya menerapkan sistem noken tanpa pengecualian adalah Kabupaten Puncak Jaya, Puncak, Paniai, Intan Jaya, Deiyai, dan Dogiyai.

Di bawah Papua Tengah, ada Aceh (17 perkara), Sumatera Selatan (16 perkara), Papua (15 perkara), Jawa Barat (14 perkara), Jawa Timur (12 perkara), Papua Pegunungan (11 perkara), Maluku Utara (10 perkara), dan Maluku (10 perkara) sebagai provinsi dengan jumlah sengketa terbanyak di MK.

Baca juga: MK Terima 63 Gugatan Pilpres dan Pileg Menjelang Penutupan Pendaftaran Sengketa Pemilu

Hanya dua provinsi, yakni Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang nihil sengketa pada Pemilu 2024.

Berdasarkan Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2024 tentang Jadwal, Kegiatan, dan Tahapan PHPU 2024, registrasi sengketa pileg dijadwalkan pada 23 April 2024, sehari setelah tenggat pembacaan putusan sengketa Pilpres 2024 yang memang disidangkan lebih dulu.

Namun begitu, putusan MK terhadap gugatan sengketa dapat mengubah perolehan suara para peserta pemilu, sehingga jumlah kursi yang didapatkan partai politik juga bisa berganti.

MK harus sudah memutus sengketa pileg dalam 30 hari kerja atau pada 7-10 Juni 2024 nanti.

Hingga 26 Maret 2024, MK telah mengumumkan ada 263 sengketa Pileg DPR RI dan DPRD, 12 sengketa pileg DPD RI, dan dua sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Baca juga: Suhartoyo, Saldi Isra, dan Arief Hidayat Pimpin 3 Panel Hakim Sengketa Pileg 2024

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Menanti Keputusan Golkar: Relakan Ridwan Kamil Maju Pilkada Jakarta atau Jaga Elektoral di Jabar untuk 2029

Menanti Keputusan Golkar: Relakan Ridwan Kamil Maju Pilkada Jakarta atau Jaga Elektoral di Jabar untuk 2029

Nasional
Ide Bansos Buat Keluarga Pejudi 'Online', Pemerintah Dianggap Ogah Repot

Ide Bansos Buat Keluarga Pejudi "Online", Pemerintah Dianggap Ogah Repot

Nasional
Menkominfo Sebut Situs Elaelo Bermuatan 'Phising': Akan Ditertibkan Hari ini

Menkominfo Sebut Situs Elaelo Bermuatan "Phising": Akan Ditertibkan Hari ini

Nasional
Bahas 5 RUU Kerja Sama Bidang Pertahanan, Menlu: Dunia Semakin Penuh Ketidakpastian

Bahas 5 RUU Kerja Sama Bidang Pertahanan, Menlu: Dunia Semakin Penuh Ketidakpastian

Nasional
Uang Rp 800 Juta untuk Firli Bahuri dari Kementan Disebut Bakal Diserahkan lewat Kapolrestabes Semarang

Uang Rp 800 Juta untuk Firli Bahuri dari Kementan Disebut Bakal Diserahkan lewat Kapolrestabes Semarang

Nasional
Elaelo Bukan Buatan Pemerintah, Kominfo Buru Pembuatnya

Elaelo Bukan Buatan Pemerintah, Kominfo Buru Pembuatnya

Nasional
Demokrat Belum Putuskan Usung Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta

Demokrat Belum Putuskan Usung Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta

Nasional
Pemerintah dan Komisi I Sepakat Bentuk Panja Bahas Ratifikasi Kerja Sama Pertahanan Indonesia dengan 5 Negara

Pemerintah dan Komisi I Sepakat Bentuk Panja Bahas Ratifikasi Kerja Sama Pertahanan Indonesia dengan 5 Negara

Nasional
Menkominfo: Elaelo Akan Gantikan X Itu Tidak Benar

Menkominfo: Elaelo Akan Gantikan X Itu Tidak Benar

Nasional
PAN Senang jika PKS Gabung Koalisi Prabowo pada Pilkada Jakarta 2024

PAN Senang jika PKS Gabung Koalisi Prabowo pada Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Harap Pompanisasi Tingkatkan Produksi Padi hingga 1,3 Juta Ton di Jateng

Jokowi Harap Pompanisasi Tingkatkan Produksi Padi hingga 1,3 Juta Ton di Jateng

Nasional
Pejabat Kementan Patungan Rp 800 Juta untuk Firli Bahuri

Pejabat Kementan Patungan Rp 800 Juta untuk Firli Bahuri

Nasional
Lagi, Caleg Terpilih Lepas Kursi Dewan, Kali Ini Mirati Dewaningsih dari DPD

Lagi, Caleg Terpilih Lepas Kursi Dewan, Kali Ini Mirati Dewaningsih dari DPD

Nasional
15.120 Bungkus Minyak Goreng Murah Bakal Disebar ke Sejumlah Kelurahan di Jakarta

15.120 Bungkus Minyak Goreng Murah Bakal Disebar ke Sejumlah Kelurahan di Jakarta

Nasional
PKS Klaim Ditawari Posisi Cawagub DKI oleh KIM, Gerindra: Belum Ada Tawaran Resmi

PKS Klaim Ditawari Posisi Cawagub DKI oleh KIM, Gerindra: Belum Ada Tawaran Resmi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com