Saat Gibran dan Istana Bantah Jokowi Titip Nama Menteri buat Kabinet Prabowo...

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo disebut-sebut menitipkan sejumlah nama untuk ditempatkan sebagai menteri dalam kabinet ke depan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurut kabar yang beredar, beberapa nama tersebut merupakan tokoh yang dikenal loyal dengan Jokowi, salah satunya Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

Memang, sebelum penghitungan suara Pemilu 2024 selesai, kubu Prabowo-Gibran pernah menyebutkan bahwa Jokowi bakal dilibatkan dalam menyusun kabinet, terutama pada bidang ekonomi.

Pelibatan Jokowi dinilai penting lantaran pemerintahan mendatang dianggap memerlukan sosok dengan kompetensi dan kemampuan berpikir strategis dalam merumuskan kebijakan ekonomi.

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo, sempat mengatakan, selain terlibat dalam penyusunan kabinet, Jokowi juga akan diberikan peran dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan mendatang.

Baca juga: Gibran Sebut Jokowi Tidak Titip Orang Jadi Menteri ke Prabowo, Cuma Beri Masukan

Dradjad menyebut faktor popularitas menjadi alasan mengapa peran Jokowi begitu signifikan di pemerintahan Prabowo-Gibran nanti.

"Jadi dengan peranan yang sebegitu besar, apalagi Mas Gibran juga menjadi wapresnya, saya rasa wajar kalau Beliau mempunyai peranan yang signifikan nanti di dalam pembentukan pemerintahan maupun kebijakan yang akan datang," ujar Dradjad dalam Kompas Petang di Kompas TV, Jumat (23/2/2024).

Kata Istana

Belakangan, pihak Istana buka suara soal isu Jokowi menitipkan sejumlah nama untuk ditempatkan sebagai menteri kabinet Prabowo-Gibran. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, menyebutkan, pengangkatan menteri dalam kabinet selanjutnya merupakan hak prerogatif Presiden selanjutnya.

"Terkait narasi yang dikembangkan beberapa pihak termasuk media yang menyebutkan keterlibatan Presiden Jokowi dalam pembentukan kabinet mendatang, perlu ditegaskan, bahwa pengangkatan menteri dalam kabinet mendatang sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden terpilih setelah dilantik 20 Oktober 2024," ujar Ari dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Senin (25/3/2023).

Baca juga: Bantah Jokowi Titip Menteri di Pemerintahan Prabowo, ProJo: Itu Gosip Saja

Menurut Ari, Jokowi saat ini fokus untuk menentukan agenda pemerintahan hingga akhir masa jabatannya.

"Presiden fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabatan 20 Oktober 2024," ujarnya.

Dibantah relawan

Sementara, Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi membantah kabar tersebut. Katanya, tidak benar bahwa Kepala Negara telah menitipkan nama untuk ditunjuk sebagai menteri kabinet mendatang.

“Ah enggaklah, (itu) gosip-gosip saja," ujar Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/3/2024).

"Belum, belum (belum ada titipan). Masih jauh," lanjutnya.

Meski demikian, menurut Budi, boleh saja jika ada pihak yang merekomendasikan nama kandidat menteri untuk kabinet Prabowo-Gibran. Sebab hal itu merupakan bagian dari demokrasi.

Akan tetapi, ia menilai, mengusulkan nama tidak sama dengan menitipkan nama tertentu.

"Kala usul kan semua boleh. Namanya demokrasi semua boleh mengusulkan," katanya.

Budi Arie yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) itu menyebut, saat ini masih tersisa cukup waktu untuk merumuskan kabinet selanjutnya. Sebab masih ada waktu sekitar tujuh bulan lagi sebelum pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) peraih suara tertinggi Pemilu 2024 dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI.

Hanya beri masukan

Sejalan dengan itu, cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, juga membantah Jokowi menitipkan sejumlah nama menteri. Putra sulung Jokowi itu mengatakan, Prabowo sendiri yang bakal menentukan siapa-siapa saja orang yang akan menjadi pembantunya di kabinet.

"Enggak. Pak Prabowo yang akan menentukan ya," ujar Gibran saat ditemui di Ritz Carlton Hotel, Jakarta, Senin (25/3/2024).

"Enggak, keputusannya di Pak Prabowo," kata dia.

ANTARA FOTO/Galih Pradipta Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto (kiri) dan Gibran Rakabuming Raka (kanan) menyampaikan pidato dalam acara pemantauan hasil hitung cepat atau quick count di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2024). Prabowo-Gibran menggelar pidato kemenangan usai sejumlah lembaga survei menempatkan capres-cawapres nomor urut 2 unggul atas dua pesaingnya dengan perolehan suara 51 persen - 60 persen. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/YU

"Ya mungkin masukan, tapi penentuannya di Pak Prabowo ya," ucap Gibran.

Wali Kota Solo itu menyakini, Prabowo pasti melibatkan dirinya untuk menentukan nama-nama menteri. Dia mengaku sudah membicarakan perihal ini bersama Prabowo.

"Sudah lama dari kemarin-kemarin. Sudah dibicarakan dari kemarin-kemarin," tutur Gibran.

Prerogatif presiden

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai, secara prinsip, urusan menteri mestinya menjadi hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih. Artinya, tak ada pihak lain yang bisa ikut campur.

Apalagi, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden dipilih oleh rakyat langsung, dan menteri menjadi urusan presiden.

"Undang-undang mengamanatkan presiden adalah satu-satunya veto player dalam menyusun kabibetnya," kata Adi kepada Kompas.com, Selasa (26/3/2024).

Baca juga: Soal Kemungkinan Partai Rival Gabung Pemerintahan Prabowo, Gibran: Bisa Jadi

Akan tetapi, tak dapat dimungkiri bahwa Jokowi berperan besar dalam kemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Maka, tak heran jika kini Kepala Negara turut cawe-cawe menitipkan nama menteri.

"Problemnya menjadi rumit karena kemenangan prabowo di 2024 tentu tak lepas faktor jokowi, itu sulit dibantah. Artinya, kemenangan Prabowo adalah perpaduan dua kekuatan politik besar antara kekuatan Jokowi dan Prabowo," ujar Adi.

"Dalam konteks inilah kemudian publik menganggap wajar jika urusan menteri pun Jokowi dinilai punya pengaruh. Apalagi posisi Jokowi masih presiden," lanjutnya.

Selama Jokowi masih menjabat sebagai presiden, Adi menduga, ia akan memberikan pengaruh besar dalam penyusunan kabinet Prabowo-Gibran. Artinya, sebelum 20 Oktober 2024, masih memungkinkan bagi Jokowi mengintervensi pemerintahan mendatang.

Namun, Adi meyakini, ketika Jokowi telah turun tahta, pengaruhnya dalam urusan kabinet Prabowo bakal sirna. Bahkan, menurutnya, tak menutup kemungkinan orang-orang yang terlanjur jadi menteri Prabowo berkat titipan Jokowi di kemudian hari bakal dievaluasi.

"Jadi pengaruh Jokowi untuk urusan kabinet mungkin masih terasa ketika posisinya masih presiden. Tapi, yakinlah, setelah tak lagi jadi presiden pengaruh bisa hilang otomatis. Itu hukum alam," tuturnya.