Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Tak Lolos ke Senayan, PBNU: Bukan Berarti Bubar kan?

Kompas.com - 22/03/2024, 06:56 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya angkat bicara soal tidak lolosnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ke kursi parlemen pada Pemilu 2024.

Menurut Gus Yahya, kader PPP masih bisa berjuang di daerah sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

“Ini bukan berarti lalu PPP bubar to? Karena di daerah masih akan tetap. Kalaupun benar tidak ke Senayan, (ada) wakil-wakil di DPRD dan masih bisa berjuang lagi untuk pemilu yang akan datang. Pada saatnya cuma soal kepercayaan rakyat saja,” kata Gus Yahya saat konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024).

Baca juga: Sandiaga Belum Beri Efek Elektoral, PPP: Buktinya Suara Malah Turun

Namun, Gus Yahya mengatakan bahwa PPP masih bisa melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil pemilihan anggota legislatif (Pileg) 2024.

“Masih ada kemungkinan bahwa hasil ini sebetulnya ada bias kesalahan-kesalahan perhitungan dan lain-lain. Dan itu nanti bisa diproses melalui jalur yang semestinya seperti sengketa di MK dan sebagainya,” kata Gus Yahya.

“Mudah-mudahan memang ini hanya karena adanya bias kesalahan, karena kekurangannya tipis sekali. Tapi kalaupun tidak, ya bagaimana lagi itu suara rakyat,” ujar dia.

Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi atau Awiek ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (14/3/2024).KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi atau Awiek ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (14/3/2024).

Sementara itu, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek mengaku terkejut melihat hasil perolehan suara Pileg 2024 yang membuat PPP belum mampu melampaui ambang batas parlemen.

Adapun suara partai berlambang Kabah ini pada Pileg 2024 mencapai angka 3,87 persen suara. Angka itu masih berada di bawah ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

"Tentu kami terkejut dengan hasil rekapitulasi secara bertentangan karena tidak sesuai, berbeda dengan data internal kami," kata Awiek di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta Pusat, Rabu.

Baca juga: Mengapa Suara PPP Turun dan Tak Lolos Parlemen meski Ada Sandiaga Uno?

Meski demikian, PPP tetap menghormati proses penghitungan suara berjenjang yang telah dilakukan KPU RI.

Selain itu, PPP juga tengah menyiapkan langkah menyikapi hasil Pemilu 2024. Salah satunya dengan menempuh jalur konstitusi melalui gugatan ke MK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com