Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Ada Masa Transisi dari Rezim Jokowi ke Prabowo, Zulhas: Orangnya Itu-itu Saja

Kompas.com - 22/03/2024, 05:47 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Capres pemenang Pemilu 2024 Prabowo Subianto menegaskan tidak ada masa transisi kaku sebagai proses peralihan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada dirinya yang baru saja terpilih menjadi Presiden 2024-2029.

Prabowo mengibaratkan pergantian kekuasaan dari Jokowi kepadanya hanya seperti pemberian tongkat estafet saja.

Hal tersebut Prabowo sampaikan dalam acara buka puasa bersama di kantor DPP PAN, Warung Buncit, Jakarta Selatan, Kamis (21/3/2024).

Baca juga: Jokowi Sebut Tak Beri Arahan ke Prabowo Usai Menangkan Pilpres, Ini Alasannya

"Jadi insya Allah bisa dikatakan sebenarnya tidak ada masa transisi yang kaku. Tapi saya ibaratkan pemberian tongkat estafet kepada kita," ujar Prabowo.

Prabowo lantas mengungkit peran Jokowi dalam memimpin dirinya untuk memahami persoalan bangsa.

Dia mengaku sudah memahami berbagai masalah bangsa saat ini.

Baca juga: Kaesang Sebut Tidak Bahas soal Jatah Menteri dengan Prabowo

"Masalah energi, masalah pangan, masalah hilirisasi, masalah pengentasan kemiskinan, masalah mitigasi terhadap perubahan iklim, dan masalah-masalah lain yang banyak. Di mana saya merasa sangat dibantu dengan kawan-kawan Koalisi Indonesia Maju di mana PAN mengambil peran besar," tuturnya.

Ditemui terpisah, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) menekankan tidak ada tim transisi yang disiapkan sebagai peralihan dari pemerintahan Jokowi ke Prabowo.

Dia mengibaratkan Prabowo dan para 'pembantunya' akan langsung 'berlari' begitu resmi dilantik.

Calon Presiden terpilih Prabowo Subianto (kiri) bersama Ketua Umum PAN Zulkfili Hasan (kanan) menunggu waktu berbuka puasa dalam acara buka puasa bersama DPP PAN di Jakarta, Kamis (21/3/2024). Kegiatan tersebut merupakan kegiatan buka puasa bersama pertama usai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diputuskan oleh KPU dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 menjadi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga/foc.ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga Calon Presiden terpilih Prabowo Subianto (kiri) bersama Ketua Umum PAN Zulkfili Hasan (kanan) menunggu waktu berbuka puasa dalam acara buka puasa bersama DPP PAN di Jakarta, Kamis (21/3/2024). Kegiatan tersebut merupakan kegiatan buka puasa bersama pertama usai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diputuskan oleh KPU dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 menjadi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga/foc.

"Kan ini kan enggak ada, terus lanjut estafet, jadi enggak ada jeda. Nanti Pak Prabowo dilantik, langsung lari, kerja. Ini kan kelanjutan, enggak ada transisi, orang kelanjutan kok," ucap Zulhas.

Zulhas mengatakan, program yang ada saat ini hanya perlu dilanjutkan saja.

Apalagi, kata dia, orang yang akan berada di pemerintahan selanjutnya juga diisi oleh orang-orang yang itu-itu saja.

"Ini dilanjutkan saja, orang-orangnya itu-itu juga, sama saja. Ini justru cepat, begitu selesai, lanjut, lari cepat, enggak perlu harus belajar dulu setahun, belajar enam bulan, penyesuaian dulu, enggak perlu lagi, selesai langsung," jelasnya.

Baca juga: Jokowi Akui Sudah Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran lewat Telepon

Lalu, Zulhas mengungkapkan Prabowo kini dilibatkan dalam berbagai rapat oleh Jokowi.

Menurutnya, Jokowi adalah pemimpin yang sangat luar biasa karena bisa mengarahkan Prabowo dan kawan-kawan demi kemajuan Indonesia.

"Sehingga nanti pada saatnya ini sekali lagi tidak akan transisi atau belajar lagi, tapi akan langsung berlari," imbuh Zulhas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com