Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PSI Tak Lolos ke Senayan, Kaesang Mengaku Sangat "Legowo"

Kompas.com - 21/03/2024, 19:47 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarap mengatakan, dia sangat mengikhlaskan partainya tidak bisa lolos ke DPR RI.

Kaesang menegaskan bahwa dalam politik semua bisa terjadi sehingga sebagai ketua umum partai politik (parpol), dia harus siap.

"Legowo banget saya," ujar Kaesang di Kantor DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024).

"Saya sebagai ketua umum enggak masalah. Ini namanya politik kita harus siap menang, siap kalah," katanya lagi.

Baca juga: Hasil Pileg 2024: PSI Gagal Masuk DPR, Cuma Dapat 2,8 Persen Suara Sah

Mengenai anggaran kampanye yang begitu besar sudah dikeluarkan oleh PSI, Kaesang menyatakan hal itu pun biasa.

Menurut dia, semua proses yang dijalani oleh PSI pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ini diharapkan membuat parpolnya makin dewasa dalam berpolitik.

"Ini menjadi hal yang biasa sekali kalau kita mengeluarkan sebuah anggaran, hal yang biasa. Ini adalah sebuah proses kita, proses kita menjadi jauh lebih dewasa nanti dalam berpolitik supaya menjadi lebih baik ke depannya," kata Kaesang.

Baca juga: Ade Armando Lolos ke DPR jika PSI Lolos Parliamentary Threshold

Dalam kesempatan tersebut, Kaesang juga menyampaikan terima kasih untuk masyarakat yang sudah memilih PSI pada Pemilu 2024.

Secara keseluruhan, PSI meraih 4.260.169 suara nasional. Tetapi, raihan tersebut tak mampu membuat PSI melaju ke Senayan.

"Seperti yang teman-teman tahu, kalau itu di nasional itu adalah secara persentase itu 2,81 persen. Dan yang sudah pasti ya enggak akan lolos ke Senayan," ujar Kaesang.

Putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu pun menegaskan parpolnya akan melakukan evaluasi agar bisa lebih baik di Pemilu 2029 mendatang.

Baca juga: Senyuman Kaesang Tanggapi Tak Lolosnya PSI ke DPR

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com