Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kemenpan-RB Bahas Jabatan Nonmanajerial dalam RPP Manajemen ASN bersama Instansi Terkait

Kompas.com - 20/03/2024, 07:47 WIB
A P Sari

Penulis

KOMPAS.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pembahasan mengenai pasap-pasal nonmanajerial tersebut dibahas bersama sejumlah instansi lain dalam Rapat Panitia Antar-Kementerian/Lembaga di Jakarta, Selasa (19/3/2024).

“Harapannya RPP ini bisa membuat kerja ASN lebih fleksibel, tetapi tetap fokus pada capaian organisasi, dan tegas terhadap aturan yang berlaku,” ujar Menpan-RB Abdullah Azwar Anas.

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemenpan-RB Aba Subagja menjelaskan, adanya jabatan nonmanajerial ini merupakan bentuk simplifikasi jabatan pada ASN.

Baca juga: Komitmen Penuhi Kebutuhan ASN, Bupati Bandung Raih Penghargaan dari Kemenpan-RB

"Jabatan ASN hanya terbagi atas jabatan manajerial dan jabatan nonmanajerial. Jabatan manajerial terdiri atas jabatan pimpinan tinggi (JPT), administrator, dan pengawas. Sedangkan jabatan nonmanajerial terdiri atas jabatan fungsional dan pelaksana," jelasnya.

Ia mengungkapkan, simplifikasi jabatan yang tertuang dalam RPP itu merupakan turunan dari Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

“Birokrasi yang sederhana memang menjadi fokus utama dalam penyusunan UU ASN dan RPP manajemen ASN,” ungkap Aba.

Tak hanya itu, pengelolaan kinerja ASN juga dibahas dalam RPP ini. Evaluasi kinerja pegawai dilaksanakan mengacu pada capaian organisasi.

Baca juga: Kemenpan RB Siapkan Insentif Cuti, Tunjangan, dan Karier untuk ASN di Lokasi 3T

"Pengelolaan kinerja menekankan pada dialog kinerja pimpinan dengan pegawai, serta sebagai dasar pengembangan karier dan pemberian penghargaan," lanjutnya.

Lebih lanjut, Aba memaparkan, RPP itu mencantumkan sistem penghargaan dan pengakuan terhadap kinerja ASN, serta memberi kemudahan akses belajar bagi ASN, termasuk pengembangan karier berbasis mobilitas talenta.

Adapun sejumlah kementerian yang terlibat dalam pembahasan tersebut, antara lain Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Kemudian, dari pihak lembaga, yakni Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), serta Arsip Nasional Republik Indonesia (RI).

Baca juga: Kemenpan-RB: 22 Persen Formasi ASN Nasional untuk Guru di Daerah

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Patungan Rp 800 Juta untuk Firli Bahuri

Pejabat Kementan Patungan Rp 800 Juta untuk Firli Bahuri

Nasional
Lagi, Caleg Terpilih Lepas Kursi Dewan, Kali Ini Mirati Dewaningsih dari DPD

Lagi, Caleg Terpilih Lepas Kursi Dewan, Kali Ini Mirati Dewaningsih dari DPD

Nasional
15.120 Bungkus Minyak Goreng Murah Bakal Disebar ke Sejumlah Kelurahan di Jakarta

15.120 Bungkus Minyak Goreng Murah Bakal Disebar ke Sejumlah Kelurahan di Jakarta

Nasional
PKS Klaim Ditawari Posisi Cawagub DKI oleh KIM, Gerindra: Belum Ada Tawaran Resmi

PKS Klaim Ditawari Posisi Cawagub DKI oleh KIM, Gerindra: Belum Ada Tawaran Resmi

Nasional
Jokowi Sebut Kekeringan Panjang Diprediksi Terjadi Juli-Oktober 2024

Jokowi Sebut Kekeringan Panjang Diprediksi Terjadi Juli-Oktober 2024

Nasional
KPU Tunggu Irman Gusman Umumkan Diri sebagai Eks Napi Korupsi hingga 21 Juni

KPU Tunggu Irman Gusman Umumkan Diri sebagai Eks Napi Korupsi hingga 21 Juni

Nasional
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata Disebut Minta SYL Bantu Kampungnya

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata Disebut Minta SYL Bantu Kampungnya

Nasional
Ditanya Soal Pilkada Jateng, Jokowi: Tanyakan ke Partai Politik

Ditanya Soal Pilkada Jateng, Jokowi: Tanyakan ke Partai Politik

Nasional
Demokrat Tak Tahu Koalisi Prabowo Tawarkan Kursi Cawagub DKI ke PKS

Demokrat Tak Tahu Koalisi Prabowo Tawarkan Kursi Cawagub DKI ke PKS

Nasional
Koalisi Prabowo Tawarkan Cawagub Jakarta ke PKS, Pengamat: Upaya Memecah Koalisi Anies

Koalisi Prabowo Tawarkan Cawagub Jakarta ke PKS, Pengamat: Upaya Memecah Koalisi Anies

Nasional
Jokowi Siapkan Pompanisasi, Bagi-bagi Pompa Air untuk Tekan Impor Beras

Jokowi Siapkan Pompanisasi, Bagi-bagi Pompa Air untuk Tekan Impor Beras

Nasional
Sempit dan Penuh Sesak, Timwas Haji DPR RI Sebut Kondisi Jemaah Haji Indonesia di Mina Mirip Barak Pengungsian

Sempit dan Penuh Sesak, Timwas Haji DPR RI Sebut Kondisi Jemaah Haji Indonesia di Mina Mirip Barak Pengungsian

Nasional
Antrean Toilet di Mina Sampai 2 Jam, Jemaah Haji Pingsan hingga Buang Air Kecil di Samping Tenda

Antrean Toilet di Mina Sampai 2 Jam, Jemaah Haji Pingsan hingga Buang Air Kecil di Samping Tenda

Nasional
Jokowi Tegaskan Tak Ada Pemberian Bansos untuk Pelaku Judi Online

Jokowi Tegaskan Tak Ada Pemberian Bansos untuk Pelaku Judi Online

Nasional
Masih Trauma, Staf Hasto Minta KPK Ganti Penyidik yang Akan Memeriksanya

Masih Trauma, Staf Hasto Minta KPK Ganti Penyidik yang Akan Memeriksanya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com