Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Jannus TH Siahaan
Doktor Sosiologi

Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik. Peneliti di Indonesian Initiative for Sustainable Mining (IISM). Pernah berprofesi sebagai Wartawan dan bekerja di industri pertambangan.

Putin, Jokowi, dan Demokrasi Kita

Kompas.com - 20/03/2024, 06:09 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

VLADIMIR Vladimirovich Putin, politisi dan mantan intel Rusia yang akan berusia 72 tahun pada Oktober tahun ini, unggul dengan 87 persen suara dalam pemilihan Presiden Rusia tahun 2024, menurut data perhitungan suara yang diumumkan oleh Pusat Penelitian Opini Publik Rusia.

Posisi kedua dengan jarak yang sangat lebar diduduki oleh Nikolai Kharitonov dari Partai Komunis dengan 4,6 persen suara.

Vladislav Davankov dari Partai Rakyat Baru memperoleh 4,2 persen suara dan Leonid Slutsky, Pemimpin LDPR (Partai Demokratik Liberal Rusia) memperoleh 3 persen suara. Sementara itu, sekitar 1,2 persen suara pada pemilu Rusia dinyatakan tidak sah.

Distribusi perolehan suara di pemilihan Rusia kali ini semakin mengundang tanya. Pemilihan yang diikuti oleh empat pasang calon, secara matematis, sulit untuk dimenangkan dengan angka yang sangat telak dalam sekali putaran. Namun politik di Rusia tentu tidak sama dengan di negara-negara demokrasi Barat.

Kegagalan transisi demokrasi di era mantan Presiden Rusia Boris Nikolayevich Yeltsin dan awal masa pemerintahan Vladimir Putin adalah pangkal perkaranya.

Secara ekonomi, gagalnya resep "shock therapy" ala Eropa Timur yang diterapkan di Rusia justru melahirkan sistem ekonomi yang sangat tidak sehat.

Privatisasi yang menjadi salah satu "obat" ala Washington Consensus justru melahirkan oligar-oligar baru di Rusia, yang menguasai berbagai bekas perusahaan negara peninggalan rezim komunis Uni Soviet.

Sebagai informasi, resep Washington Consensus adalah berupa kebijakan liberalisasi cepat, yang terdiri dari kebijakan liberalisasi harga-harga (penghapusan subsidi), privatisasi BUMN, deregulasi atau pelonggaran aturan-aturan ekonomi, debirokratisasi atau mengurangi peran pemerintah dalam bidang ekonomi, dan liberalisasi kurs mata uang (floating foreign exchange).

Kegagalan resep shock therapy tersebut tentu dipengaruhi faktor politik. Yeltsin yang sempat diandalkan oleh Amerika Serikat dalam melakukan liberalisasi ekonomi di Rusia justru bermain mata dengan para oligar.

Bahkan, Yeltsin mengandalkan barisan oligar untuk memuluskan eksistensi kekuasaannya selama hampir sepuluh tahun.

Dan dalam rangka penyelamatan politik (political escape) pula Yeltsin menggandeng Putin masuk ke pusat kekuasaan Rusia di Kremlin.

Keberhasilan Putin dalam menyelamatkan Anatoly Sobchak; mantan Wali Kota St. Petersburg sekaligus mentor Putin dalam politik, dari kasus korupsi, menarik perhatian Yeltsin yang kala itu merupakan Presiden Rusia.

Dengan kata lain, Putin melanjutkan pembelokan liberalisasi ekonomi politik Rusia yang telah dimulai oleh Yeltsin.

Putin berhasil memindahkan nyaris semua oligar-oligar yang berada di belakang Yeltsin menjadi pendukung setianya. Sementara oligar yang dianggap tak sejalan, satu persatu bisnis dan perusahaannya dipreteli dan pemiliknya diasingkan ke luar negeri.

Nah, dengan kondisi ekonomi politik demikian, tentu sudah bisa dibayangkan seperti apa realitas demokrasi di Rusia saat ini, yakni demokrasi prosedural berbasis oligarki.

Artinya, dengan menyubordinasi "nyaris" semua sumber daya dan kekuatan ekonomi yang ada di Rusia, maka tidak terdapat sedikitpun insentif, baik ekonomi maupun politik, bagi oposisi untuk lahir, "stand up" berkompetisi, apalagi melawan Putin.

Kondisi ekonomi di masa awal Putin berkuasa, yakni dari tahun 2000-2008, terbilang cukup baik secara makro. Ekonomi Rusia tumbuh "ciamik" dengan rata-rata 8 persen, walaupun sangat dominan bergantung kepada sumber daya alam (SDA) minyak dan gas (migas) Rusia yang sangat besar.

Karena kondisi ekonomi yang cukup baik tersebut, kekuasaan Putin juga berjalan baik lantaran didukung oleh kepuasan publik yang cukup tinggi. Namun situasi berbalik arah di tahun 2008, di mana Rusia sempat mengalami tekanan ekonomi sebagai imbas dari krisis finansial 2008.

Lalu menjelang tahun 2012, saat itu Putin menjabat sebagai Perdana Menteri, harga minyak dunia terjun bebas. Ekonomi Rusia diterjang penurunan drastis harga minyak dunia, yang memangkas pendapatan Rusia hampir setengahnya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Poin-poin Pidato Megawati di Rakernas PDI-P, Bicara Kecurangan Pemilu sampai Kritik Revisi UU MK

Poin-poin Pidato Megawati di Rakernas PDI-P, Bicara Kecurangan Pemilu sampai Kritik Revisi UU MK

Nasional
Pidato Megawati Kritisi Jokowi, Istana: Presiden Tak Menanggapi, Itu untuk Internal Parpol

Pidato Megawati Kritisi Jokowi, Istana: Presiden Tak Menanggapi, Itu untuk Internal Parpol

Nasional
Kader PDI-P Teriakkan Nama Jokowi, Saat Megawati Bertanya Penyebab Kondisi MK Seperti Saat Ini

Kader PDI-P Teriakkan Nama Jokowi, Saat Megawati Bertanya Penyebab Kondisi MK Seperti Saat Ini

Nasional
Megawati Singgung Pemimpin Otoriter Populis, Hukum Jadi Pembenar Ambisi Kekuasaan

Megawati Singgung Pemimpin Otoriter Populis, Hukum Jadi Pembenar Ambisi Kekuasaan

Nasional
Persilakan Rakyat Kritik Pemerintahannya, Prabowo: Tapi yang Obyektif

Persilakan Rakyat Kritik Pemerintahannya, Prabowo: Tapi yang Obyektif

Nasional
Garuda Indonesia Minta Maaf Usai Mesin Pesawat Pengangkut Jemaah Haji Rusak 2 Kali

Garuda Indonesia Minta Maaf Usai Mesin Pesawat Pengangkut Jemaah Haji Rusak 2 Kali

Nasional
Kembangkan Layanan Digital, Presiden Jokowi Akan Buka SPBE Summit 2024 dan Luncurkan GovTech Indonesia

Kembangkan Layanan Digital, Presiden Jokowi Akan Buka SPBE Summit 2024 dan Luncurkan GovTech Indonesia

Nasional
Pidato Megawati di Rakernas Dinilai Jadi Isyarat PDI-P Bakal Jadi Oposisi Prabowo

Pidato Megawati di Rakernas Dinilai Jadi Isyarat PDI-P Bakal Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Ketika Megawati Ungkap Isi Curhatnya pada Andika Perkasa soal TNI...

Ketika Megawati Ungkap Isi Curhatnya pada Andika Perkasa soal TNI...

Nasional
Jokowi Bagikan Sembako di Yogyakarta Saat PDI-P Gelar Rakernas di Jakarta

Jokowi Bagikan Sembako di Yogyakarta Saat PDI-P Gelar Rakernas di Jakarta

Nasional
Ganjar Yakin PDI-P Bakal Rumuskan Sikap Politik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran di Rakernas Kali Ini

Ganjar Yakin PDI-P Bakal Rumuskan Sikap Politik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran di Rakernas Kali Ini

Nasional
PAN Tak Mau Partai Baru Gabung Prabowo Dapat 3 Menteri, PKB: Jangan Baper

PAN Tak Mau Partai Baru Gabung Prabowo Dapat 3 Menteri, PKB: Jangan Baper

Nasional
Prananda Tak Hadir Pembukaan Rakernas V PDI-P, Ada Apa?

Prananda Tak Hadir Pembukaan Rakernas V PDI-P, Ada Apa?

Nasional
Soal Ganjar, Megawati: Belum Dipensiunkan, Terus Berjuang

Soal Ganjar, Megawati: Belum Dipensiunkan, Terus Berjuang

Nasional
Upaya PDI-P Agar Kader Berprestasi Tak Dibajak Partai Lain Saat Pilkada: Beri Surat Tugas

Upaya PDI-P Agar Kader Berprestasi Tak Dibajak Partai Lain Saat Pilkada: Beri Surat Tugas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com