Kemenpan-RB Pacu Percepatan Transformasi Layanan Aparatur Negara

KOMPAS.com – Pemerintah memprioritaskan layanan aparatur negara dalam upayanya melakukan transformasi digital.

Menjelang peluncuran Government Technology (GovTech), dilakukan berbagai langkah percepatan untuk meningkatkan layanan kepada aparatur sipil negara (ASN).

"Hari ini, kami membahas progres penyempurnaan layanan aparatur negara serta untuk mengambil langkah percepatan dan solusi dalam penyelesaian transformasi digital pada bidang ini," ucap Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (30/1/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Anas saat memimpin rapat Percepatan Pengembangan Portal Administrasi Pemerintahan di Bidang Layanan Aparatur Negara, Senin (29/1/2024).

Baca juga: Pantun Butet untuk Pemerintahan Jokowi Saat Kampanye Akbar di Kulon Progo

Ia menegaskan bahwa prinsip transformasi digital pemerintahan adalah keterpaduan layanan, termasuk kemudahan layanan bagi ASN di seluruh Indonesia.

Berbagai layanan dasar bagi ASN yang diampu oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) nantinya akan mudah diakses melalui Portal Administrasi Pemerintahan.

Mitigasi kendala dalam proses transformasi digital

DOK. Humas Kemenpan-RB Rapat Percepatan Pengembangan Portal Administrasi Pemerintahan di Bidang Layanan Aparatur Negara, Senin (29/1/2024).

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Nanik Murwati mengungkapkan bahwa diskusi tersebut tidak hanya membahas langkah-langkah akselerasi dalam transformasi digital layanan ASN, tetapi juga upaya mitigasi terhadap potensi kendala yang mungkin muncul.

Baca juga: 4 Kendala yang Sering Dihadapi Wirausahawan, Apa Saja?

"Untuk mengatasi kendala dan tantangan yang mungkin terjadi dalam proses transformasi digital layanan ASN, kami juga memitigasi untuk melihat kemungkinan solusi yang bisa diambil, sehingga target peluncuran layanan digital ASN ini bisa berjalan dengan baik," ujarnya.

Dengan adanya layanan digital bagi ASN, lanjut dia, sekitar 4,2 juta ASN dapat dengan mudah mengakses layanan dasar kepegawaian melalui Portal Aparatur Negara dengan sekali masuk. Kemudahan ini terwujud berkat langkah-langkah percepatan yang diambil pada kesempatan tersebut.

Keterpaduan Portal Administrasi Pemerintahan

Sebagai informasi, dalam diskusi tersebut juga membahas tentang keterpaduan dari portal administrasi pemerintahan.

Baca juga: Minta Pemprov DKI Tuntaskan Polemik Kampung Susun Bayam, Anies: Tinggal Masalah Administrasi Saja

Manajer Tony Blair Institute Pandu Kartika Putra memberikan contoh bagaimana layanan aparatur negara nantinya dapat terintegrasi dengan layanan digital lainnya, seperti Digital ID.

Transformasi digital yang tengah dilakukan oleh pemerintah saat ini benar-benar mengutamakan keterpaduan. Ini berarti bahwa masing-masing instansi tidak akan beroperasi secara terpisah dalam transformasi digital, tetapi akan terintegrasi dengan layanan lainnya.

“GovTech yang akan diluncurkan dalam waktu dekat ini akan memperlihatkan kepada masyarakat dan ASN sebagai penerima layanan bahwa ini adalah transformasi digital yang saling terintegrasi, bukan hanya sekadar peluncuran atau aplikasi baru,” imbuh Pandu.

Untuk diketahui, sembilan layanan prioritas dalam transformasi digital pemerintahan melibatkan layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial (bansos), identitas digital berbasis data kependudukan, layanan Satu Data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, hingga Surat Izin Mengemudi (SIM) online.

Baca juga: Tahun 2024, Pemerintah Kejar Persiapan Implementasi GovTech

GovTech nantinya akan dioperasikan oleh Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri), dengan tata kelola layanan tetap dikelola oleh masing-masing instansi pemilik layanan.

Adapun diskusi tentang transformasi digital dalam layanan aparatur negara dilakukan bersama BKN, Perum Peruri, Tim Tony Blair Institute, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom), dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).