Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Kompas.com - 19/03/2024, 16:30 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi menyindir Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto.

Menurut Budi Arie, ada pihak yang berhalusinasi mengatakan perolehan suara lebih besar ketimbang hasil perhitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Pemilu 2024 disaksikan oleh seluruh mata masyarakat, di seluruh Indonesia, seluruh warga bisa lihat. Ini kan antara halusinasi, fiksi ini beda-beda dikit,” ujar Budi Arie di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Sebelumnya, Hasto mengatakan hasil forensik pakar IT PDI-P menunjukkan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, mestinya mendapatkan perolehan 33 persen suara.

Baca juga: Bantah Curang di Pilpres 2024, TKN Sebut Akan Buktikan Lebih Banyak Kecurangan di Kubu Anies dan Ganjar

Hasto mengklaim bahwa ada Json Script yang dipasang pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU untuk mengunci suara Ganjar-Mahfud mentok di angka 17 persen.

Mengomentari hal tersebut, Budi Arie menganggap pernyataan itu tak bisa dipertanggungjawabkan.

“Halusinasi suaranya dari 17 persen jadi 33 persen,” kata Budi Arie.

Menurut dia, temuan-temuan dugaan kecurangan Pemilu 2024 bisa langsung dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

Baca juga: Hasto Sebut Ada Algoritma yang Kunci Suara Ganjar-Mahfud Mentok di 17 Persen

Di sisi lain, Budi Arie mempertanyakan upaya sejumlah partai politik (parpol) untuk menggunakan hak angket DPR RI guna menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Dia mengaku, telah mendapatkan informasi dari Bawaslu bahwa kecurangan pemilu paling banyak terjadi di Pemilihan Legislatif (Pileg) bukan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Pilpres ada (kecurangan) enggak? Nyaris enggak ada, bukan enggak ada,” ujar Budi Arie.

Baca juga: Ketum Projo Budi Arie Sebut Jokowi Minta Laporan terhadap Butet Kartaredjasa Dicabut

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com