Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dikritik Buang Anggaran, Menag Yaqut: Nilai yang Dikeluarkan untuk Sidang Isbat "Worth It"

Kompas.com - 18/03/2024, 20:06 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, anggaran yang dikeluarkan untuk pelaksanaan sidang isbat dalam menetapkan hari puasa atau lebaran sepadan dengan hasilnya.

Yaqut menyebut bahwa sidang isbat dilakukan demi memperdamaikan perbedaan yang ada.

"Soal konsekuensi anggaran seberapa besar sih yang digunakan untuk sidang isbat, kalau dikatakan besar, disebut nilainya enggak?" ujar Yaqut saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/3/2024).

"Apakah itu nilai yang dikeluarkan dalam sidang isbat itu worth it atau tidak sih dengan usaha untuk memperdamaikan perbedaan yang ada, tidak menyamakan loh ya, memperdamaikan perbedaan-perbedaan yang mungkin muncul, menurut saya worth it," katanya lagi.

Baca juga: Jejak Sejarah Sidang Isbat dalam Penentuan Awal Ramadhan

Yaqut mengatakan, sebelum sidang isbat dihelat, maka pemerintah belum menentukan kapan awal Dzulhijah, Ramadhan, dan Syawal.

Dia lantas menyebut bahwa Muhammadiyah sebagai pihak yang juga mengusulkan diadakan sidang isbat.

"Sidang isbat ini dulu ada karena salah satunya adalah usulan dari saudara-saudara kita Muhammadiyah, ya untuk merekonsiliasi perbedaan-perbedaan yang mungkin terjadi dalam penetapan 3 tadi itu," ujar Yaqut.

Sementara itu, Yaqut menyebut sidang isbat sebagai barang bagus karena Indonesia merupakan negara yang majemuk dengan beragam agama di dalamnya.

"Dan ini bagus, ini barang yang bagus. Karena kita tahu kita ini, majemuk, negara kita ini majemuk dan pilihan-pilihan ekspresi keagamaan pun macam-macam. Maka ada sidang isbat sebagai salah satu cara untuk menengahi segala perbedaan yang terjadi dan itu bagus," katanya.

Baca juga: Soal Usulan Sidang Isbat Ditiadakan, Gus Yahya: Sudah Aturan Pemerintah

Muhammadiyah kritik sidang isbat cuma buang anggaran

Sebelumnya, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Muti menyarankan agar Kemenag tidak lagi menggelar sidang isbat penentuan awal Ramadhan 1445 Hijriyah.

Sebab, menurut Abdul, pemerintah sudah menyepakati kriteria bulan baru Hijriyah bersama Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura (MABIMS) dengan kriteria tinggi posisi bulan tiga derajat di atas ufuk dan sudut elongasi di atas 6,4 derajat.

Sedangkan dari perhitungan astronomi, sudah diprediksi bahwa saat sidang isbat 10 Maret posisi bulan berada di bawah kriteria MABIMS.

"Pemerintah menggunakan kriteria MABIMS di mana salah satu syarat adalah posisi hilal tiga derajat di atas ufuk. Pada saat awal Ramadan (10 Maret), posisi hilal di bawah satu derajat," katanya kepada Kompas.com melalui pesan singkat pada 8 Maret 2024.

Baca juga: Dipimpin Menag Yaqut, Sidang Isbat Penetapan Awal Puasa Ramadhan 2024 Digelar Tertutup

Abdul Muti juga mengatakan, sidang isbat penentuan hari raya Idul Fitri tak diperlukan karena sudah terhitung ketinggian bulan di akhir Ramadhan 1445 H mencapai enam derajat sehingga memenuhi kriteria MABIMS.

"Pada saat akhir Ramadan posisi jauh di atas enam derajat," ujar Abdul Muti.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com