Salin Artikel

Dikritik Buang Anggaran, Menag Yaqut: Nilai yang Dikeluarkan untuk Sidang Isbat "Worth It"

Yaqut menyebut bahwa sidang isbat dilakukan demi memperdamaikan perbedaan yang ada.

"Soal konsekuensi anggaran seberapa besar sih yang digunakan untuk sidang isbat, kalau dikatakan besar, disebut nilainya enggak?" ujar Yaqut saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/3/2024).

"Apakah itu nilai yang dikeluarkan dalam sidang isbat itu worth it atau tidak sih dengan usaha untuk memperdamaikan perbedaan yang ada, tidak menyamakan loh ya, memperdamaikan perbedaan-perbedaan yang mungkin muncul, menurut saya worth it," katanya lagi.

Yaqut mengatakan, sebelum sidang isbat dihelat, maka pemerintah belum menentukan kapan awal Dzulhijah, Ramadhan, dan Syawal.

Dia lantas menyebut bahwa Muhammadiyah sebagai pihak yang juga mengusulkan diadakan sidang isbat.

"Sidang isbat ini dulu ada karena salah satunya adalah usulan dari saudara-saudara kita Muhammadiyah, ya untuk merekonsiliasi perbedaan-perbedaan yang mungkin terjadi dalam penetapan 3 tadi itu," ujar Yaqut.

"Dan ini bagus, ini barang yang bagus. Karena kita tahu kita ini, majemuk, negara kita ini majemuk dan pilihan-pilihan ekspresi keagamaan pun macam-macam. Maka ada sidang isbat sebagai salah satu cara untuk menengahi segala perbedaan yang terjadi dan itu bagus," katanya.

Muhammadiyah kritik sidang isbat cuma buang anggaran

Sebelumnya, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Muti menyarankan agar Kemenag tidak lagi menggelar sidang isbat penentuan awal Ramadhan 1445 Hijriyah.

Sebab, menurut Abdul, pemerintah sudah menyepakati kriteria bulan baru Hijriyah bersama Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura (MABIMS) dengan kriteria tinggi posisi bulan tiga derajat di atas ufuk dan sudut elongasi di atas 6,4 derajat.

Sedangkan dari perhitungan astronomi, sudah diprediksi bahwa saat sidang isbat 10 Maret posisi bulan berada di bawah kriteria MABIMS.

"Pemerintah menggunakan kriteria MABIMS di mana salah satu syarat adalah posisi hilal tiga derajat di atas ufuk. Pada saat awal Ramadan (10 Maret), posisi hilal di bawah satu derajat," katanya kepada Kompas.com melalui pesan singkat pada 8 Maret 2024.

Abdul Muti juga mengatakan, sidang isbat penentuan hari raya Idul Fitri tak diperlukan karena sudah terhitung ketinggian bulan di akhir Ramadhan 1445 H mencapai enam derajat sehingga memenuhi kriteria MABIMS.

"Pada saat akhir Ramadan posisi jauh di atas enam derajat," ujar Abdul Muti.

Dia menilai, sidang isbat tak perlu digelar karena pergerakan bulan dan benda langit sudah bisa dihitung secara presisi di masa kini untuk menentukan waktu ibadah puasa Ramadhan dan hari raya Idul Fitri.

Oleh karenanya, menggelar sidang isbat pada sesuatu yang sudah bisa dihitung sebelumnya kemungkinan bisa membuang anggaran.

"Dengan tidak diadakan isbat, lebih menghemat anggaran negara yang secara keuangan sedang tidak baik-baik saja," ujar Abdul Muti.

Penjelasan Kemenag

Kasubdit Hisab Rukyat dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama Ismail Fahmi menjawab kritik dari Muhammadiyah yang menyebut sidang isbat sebagai bentuk pemborosan anggaran negara.

Ismail mengatakan, Kemenag siap mengeluarkan anggaran jika untuk kepentingan umat. Dia juga menilai sidang isbat sebagai kepentingan umat.

"Bagi saya kalau untuk kepentingan umat berapa pun kami siap berikan yang penting itu untuk kepentingan umat," katanya saat ditemui di Gedung BJ Habibie, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2024).

Menurut Ismail, dalam sidang isbat akan terjadi forum silaturahmi yang bermanfaat untuk umat Islam.

Dalam forum itu juga akan ada penyediaan makanan untuk dikonsumsi bersama sehingga sidang isbat bisa membangkitkan ekonomi umat.

"Istilahnya untuk membangkitkan ekonomi umat, terus juga setting panggung, setting apa, alhamdulillah ada pemasukan juga, dan anggaran enggak bakalan di luar yang semestinya," ujar Ismail.

https://nasional.kompas.com/read/2024/03/18/20061431/dikritik-buang-anggaran-menag-yaqut-nilai-yang-dikeluarkan-untuk-sidang

Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke