Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ke Golkar yang Minta Jatah Menteri, Demokrat: Enggak Boleh Selebrasi Sebelum Wasit Tiup Peluit

Kompas.com - 18/03/2024, 18:19 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengingatkan Partai Golkar untuk tidak berselebrasi sebelum wasit meniup peluit sebagai pertanda berakhirnya sebuah pertandingan.

Hinca merespons Golkar yang meminta jatah menteri minimal 5 kursi. Adapun KPU belum secara resmi menetapkan hasil Pilpres 2024.

"Demokrat memandang perlu untuk selesaikan dulu pertandingan ini kan seperti layaknya pertandingan kan sebelum wasit meniup peluit, ya enggak boleh selebrasi. Tunggulah dekat, beberapa menit lagi tanggal 20 (Maret) selesai," ujar Hinca saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/3/2024).

Baca juga: Golkar Minta Jatah 5 Kursi Menteri, Demokrat: Biarkan Pak Prabowo Ambil Keputusan

Hinca berharap, setelah proses rekapitulasi oleh KPU selesai, partai pendukung bisa mempersiapkan kabinet yang akan datang.

Dia menyebut, presiden dan wapres terpilih pasti akan membicarakan kabinet bersama-sama dengan parpol pendukung.

Hinca mengingatkan bahwa Demokrat sudah punya pengalaman selama 10 tahun membentuk kabinet sendiri.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah menjadi Presiden pada 2004-2014.

"Demokrat berpikiran bahwa Demokrat itu berpengalaman 2 kali membentuk kabinet. Ketika 10 tahun kita berpemerintahan itu juga termasuk mendengarkan kawan-kawan yang dulu kita sebut ada namanya Setgab, Sekretariat Gabungan. Setgab itu untuk menampung kawan-kawan semua berbicara, memikirkan dan bagaimana menjalankan pemerintahan," tutur dia.

"Nah saya berharap juga semangat atau pengalaman kami yang dulu itu dapat dipertimbangkan Presiden Prabowo untuk merangkul ini, kan beliau itu juga adalah merangkul gitu. Di situ bicarakan," ucap Hinca.

Baca juga: Golkar Nilai Tak Perlu Bentuk Tim Transisi Pemerintahan Jokowi ke Prabowo

Sementara itu, Hinca memamerkan bahwa Demokrat memiliki kader yang mumpuni untuk menjadi bagian dari pemerintahan.

Terkait berapa banyak jatah menteri yang diberikan, Hinca menegaskan harus dibahas bersama Prabowo-Gibran.

"Jadi soal jumlahnya, soal banyaknya, soal siapa, tentu harus dibicarakan lah sama-sama. Dan saya yakin sekali Pak Prabowo dan Mas Gibran akan memanggil dan berdialog," ucap dia.

Sebelumnya, dikutip dari Kompas TV, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto menilai bahwa partainya berperan signifikan dalam pemenangan Prabowo-Gibran.

Mereka pun meminta jatah kursi 5 menteri.


Airlangga mengeklaim, 80-90 persen pemilih Partai Golkar ikut memilih Prabowo-Gibran di Pemilu 2024.

"Ini tertinggi sepanjang sejarah. Jadi sejarah yang lalu, presiden dan wapres yang didukung yang bukan dari Golkar hanya didukung 53 persen dari pemilih Partai Golkar," kata Airlangga saat berbicara dalam acara Buka Puasa Bersama dan Silaturahmi Bersama Partai Golkar se-Indonesia di Badung, Bali, Jumat (15/3).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com