Ke Golkar yang Minta Jatah Menteri, Demokrat: Enggak Boleh Selebrasi Sebelum Wasit Tiup Peluit

Hinca merespons Golkar yang meminta jatah menteri minimal 5 kursi. Adapun KPU belum secara resmi menetapkan hasil Pilpres 2024.

"Demokrat memandang perlu untuk selesaikan dulu pertandingan ini kan seperti layaknya pertandingan kan sebelum wasit meniup peluit, ya enggak boleh selebrasi. Tunggulah dekat, beberapa menit lagi tanggal 20 (Maret) selesai," ujar Hinca saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/3/2024).

Hinca berharap, setelah proses rekapitulasi oleh KPU selesai, partai pendukung bisa mempersiapkan kabinet yang akan datang.

Dia menyebut, presiden dan wapres terpilih pasti akan membicarakan kabinet bersama-sama dengan parpol pendukung.

Hinca mengingatkan bahwa Demokrat sudah punya pengalaman selama 10 tahun membentuk kabinet sendiri.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah menjadi Presiden pada 2004-2014.

"Demokrat berpikiran bahwa Demokrat itu berpengalaman 2 kali membentuk kabinet. Ketika 10 tahun kita berpemerintahan itu juga termasuk mendengarkan kawan-kawan yang dulu kita sebut ada namanya Setgab, Sekretariat Gabungan. Setgab itu untuk menampung kawan-kawan semua berbicara, memikirkan dan bagaimana menjalankan pemerintahan," tutur dia.

"Nah saya berharap juga semangat atau pengalaman kami yang dulu itu dapat dipertimbangkan Presiden Prabowo untuk merangkul ini, kan beliau itu juga adalah merangkul gitu. Di situ bicarakan," ucap Hinca.

Sementara itu, Hinca memamerkan bahwa Demokrat memiliki kader yang mumpuni untuk menjadi bagian dari pemerintahan.

Terkait berapa banyak jatah menteri yang diberikan, Hinca menegaskan harus dibahas bersama Prabowo-Gibran.

"Jadi soal jumlahnya, soal banyaknya, soal siapa, tentu harus dibicarakan lah sama-sama. Dan saya yakin sekali Pak Prabowo dan Mas Gibran akan memanggil dan berdialog," ucap dia.

Sebelumnya, dikutip dari Kompas TV, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto menilai bahwa partainya berperan signifikan dalam pemenangan Prabowo-Gibran.

Mereka pun meminta jatah kursi 5 menteri.

"Ini tertinggi sepanjang sejarah. Jadi sejarah yang lalu, presiden dan wapres yang didukung yang bukan dari Golkar hanya didukung 53 persen dari pemilih Partai Golkar," kata Airlangga saat berbicara dalam acara Buka Puasa Bersama dan Silaturahmi Bersama Partai Golkar se-Indonesia di Badung, Bali, Jumat (15/3).