Ini fenomena yang cukup mengerikan, bagaimana keberlangsungan negara di masa depan akan diisi oleh nalar publik yang tumpul politik. Efeknya adalah kebijakan negara, entah itu baik atau buruk di masa depan, kepatuhan destruktif akan dianggap benar. Mengerikan!
Kemudian, Hak Angket juga berdampak pada proses pilkada yang akan berjalan Jurdil. Ada indikasi bahwa pilpres kali ini memberi efek domino bagi proses pilkada yang nanti dijalankan oleh penyelenggara negara.
Ketakutan kita semua, pilkada yang dijalankan nantinya akan menggunakan instrumen negara untuk memuluskan kandidat tertentu menjadi kepala daerah.
Kalau sudah seperti itu, lantas dimanakah esensi otonomisasi daerah itu? Apakah kita mau melahirkan sistem otoritarianisme baru dan menumbuhkan konflik kepentingan antara "orang daerah" dan negara? Mengatasi hal ini, maka Hak Angket perlu dilakukan.
Terakhir, satu poin yang perlu dipertimbangkan dalam mensukseskan terselenggaranya hak angket adalah implikasi pada penggunaan anggaran. Implikasi ini tentu perlu menjadi perhatian, apakah Hak Angket perlu dilakukan?
Sepertinya, implikasi materialistik itu hanyalah secuil dari implikasi yang jauh lebih besar manfaatnya, yakni menjaga marwah demokrasi.
Sebagaimana yang telah dibahas di atas terkait implikasi-implikasi positif apabila diberlakukannya Hak Angket, maka sejatinya ini perlu dilakukan segera.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.