Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Pegawai Setjen DPR Antusias Donor Darah, 250 Kantong Darah Berhasil Dikumpulkan

Kompas.com - 29/05/2024, 20:18 WIB
Nethania Simanjuntak,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Ketua Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Sekretariat Jenderal (Setjen) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Djaka Dwi Winarko mengatakan, ada lebih dari 300 calon pendonor darah yang meramaikan agenda donor darah.

"Calon pendonor berasal dari pegawai setjen DPR RI yang beraktivitas di lingkungan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Antrean calon pendonor sudah ramai sejak pukul 08.00 Waktu Indonesia Barat (WIB)," tutur Djaka lewat dpr.go.id, Rabu (29/5/2024).

Ia menjelaskan, karena antusiasme pegawai yang tinggi, panitia pun terpaksa menghentikan pendaftaran karena pengaturan alokasi Palang Merah Indonesia (PMI) yang terbatas, baik dari ketersediaan kantong darah maupun tenaga manusianya.

“Jadi, hari ini memang sebetulnya kami berharap bisa maksimal melayani teman-teman yang ingin berdonor,” sambungnya.

Baca juga: Gelar Rapat Persiapan Terakhir, Timwas Haji DPR RI Pastikan Program Pengawasan Berjalan Lancar

Berkat antusiasme tinggi itu, PMI berhasil mengumpulkan sebanyak 250 kantong darah. Bahkan, menjelang makan siang, jumlah pendonor berhasil menembus angka 200 orang.

"Hanya tersisa puluhan orang yang waktu itu mengantre untuk melakukan donor darah," sebutnya.

Melihat para pegawai yang antusias ikut donor darah, Djaka memastikan bahwa pihaknya akan berusaha memfasilitasi kegiatan donor darah setidaknya setiap dua bulan sekali.

Sebagai informasi, selain PMI, agenda donor darah kali ini turut melibatkan Keluarga Sehat Donor Darah (KSDD).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sidang Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI Digelar Hari Ini

Sidang Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI Digelar Hari Ini

Nasional
Komisi VIII Tekankan Pentingnya Penyediaan Fasilitas Safari Wukuf dan Ramah Lansia

Komisi VIII Tekankan Pentingnya Penyediaan Fasilitas Safari Wukuf dan Ramah Lansia

Nasional
Lapas di Indonesia 'Overcrowded', Kapasitas 140 Ribu, Penghuninya 265 Ribu Orang

Lapas di Indonesia "Overcrowded", Kapasitas 140 Ribu, Penghuninya 265 Ribu Orang

Nasional
KY Awasi Sidang Praperadilan Pegi Setiawan

KY Awasi Sidang Praperadilan Pegi Setiawan

Nasional
Sinyal Kuat PKS, PKB, dan PDI-P Bakal Dukung Anies pada Pilkada DKI

Sinyal Kuat PKS, PKB, dan PDI-P Bakal Dukung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Sebut Lapas 'Overcrowded' karena Didominasi Kasus Narkoba, Menkumham: Aneh

Sebut Lapas "Overcrowded" karena Didominasi Kasus Narkoba, Menkumham: Aneh

Nasional
Diplomasi Prabowo demi Gencatan Senjata Permanen di Gaza

Diplomasi Prabowo demi Gencatan Senjata Permanen di Gaza

Nasional
Kasus 'Vina Cirebon' Dinilai Janggal, Menkumham Singgung Kasus Salah Tangkap Petani

Kasus "Vina Cirebon" Dinilai Janggal, Menkumham Singgung Kasus Salah Tangkap Petani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Kritik Negara Modern Pelanggar Hukum Humaniter | Upaya Menyelamatkan PPP

[POPULER NASIONAL] Prabowo Kritik Negara Modern Pelanggar Hukum Humaniter | Upaya Menyelamatkan PPP

Nasional
Tanggal 15 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Disebut Sudah Tahu Buku DPP PDI-P Juga Disita Penyidik KPK

Megawati Disebut Sudah Tahu Buku DPP PDI-P Juga Disita Penyidik KPK

Nasional
Tanggal 14 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kalah di 44 Gugatan Sengketa Pileg, KPU Gelar Rakor dengan Puluhan KPU Daerah

Kalah di 44 Gugatan Sengketa Pileg, KPU Gelar Rakor dengan Puluhan KPU Daerah

Nasional
Jokowi: Pemerintah Serius Perangi Judi 'Online', Lebih dari 2,1 Juta Situs Sudah Ditutup

Jokowi: Pemerintah Serius Perangi Judi "Online", Lebih dari 2,1 Juta Situs Sudah Ditutup

Nasional
PAN: Terhambatnya Pembangunan Daerah Bukan karena Pilkada Langsung, tapi soal Integritas Pemimpin

PAN: Terhambatnya Pembangunan Daerah Bukan karena Pilkada Langsung, tapi soal Integritas Pemimpin

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com