Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Abdul Mukti
Dosen

Dosen Fisafat dan Pemikiran Islam

Pemilu 2024, Menghasilkan Apa?

Kompas.com - 28/05/2024, 08:59 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SALAH satu rekomendasi Rakernas V PDI-P menyatakan Pemilu 2024 adalah Pemilu terburuk sepanjang sejarah Pemilu di Indonesia.

Pernyataan ini bukan semata datang dari partai besar yang kebetulan kalah dalam ajang Pilpres 2024. Melainkan, tanda-tanda kerusakannya sudah terasa jauh sebelum pencoblosan pada 14 Februari 2024.

Paling terasa adalah perubahan aturan syarat capres-cawapres di Mahkamah Konstitusi secara kontroversial dan berujung pada dijatuhkannya sanksi etik kepada ketua Mahkamah Konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkakah Konstitusi (MKMK).

Hal lain, seperti disinggung dalam rekomendasi Rakernas adalah soal netralitas TNI-Polri, aparat pemerintah, dan penggunaan program pemerintah untuk memobilisaasi kemenangan salah satu pasangan capres-cawapres.

Meskipun KPU telah menetapkan presiden terpilih 2002-2029 berdasarkan keputusan MK, peristiwa politik dan hukum pada ajang Pilpres 2024 akan tetap menjadi catatan sejarah perjalanan demokrasi yang menyedihkan.

Semua peristiwa itu, dalam sambutan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sebagai langkah mundur dari semangat reformasi.

Pada bagian lain, mereka yang memenangi ajang Pilpres, Pemilu 2024 dipandang sebagai bagian dari peristiwa demokrasi yang sah dan wajar.

Argumennya adalah pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan aman, tertib, dan damai dengan menghargai kedaulatan rakyat yang telah menyampaikan aspirasi suaranya di bilik-bilik suara.

Seluruh sengketa hasil Pemilu telah diselesaikan di jalur konstitusi melalui keputusan Mahkamah Konstitusi.

Seluruh isi wawancara Presiden terpilih Prabowo Subianto di banyak forum menegaskan bahwa Indonesia telah berhasil menyelenggarakan pemilu secara demokratik.

Perbedaan dua sudut pandang itu bisa dipahami dalam konteks kompetisi politik. Artinya, pihak “yang menang” cenderung akan melegitimasi pemilu 2024 sebagai jalan demokratik yang sah.

Sementara, pihak “yang kalah” cenderung mengatakan bahwa Pemilu 2024 sebagai cerminan kebrutalan demokrasi yang cacat hukum dan etika.

Realitas Pemilu 2024

Terlepas dari pro dan kontra terhadap hasil Pemilu 2024, mengembalikan pemilu ke jati dirinya merupakan langkah bijaksana sambil menunjukkan fakta-fakta empirik sebagai cara untuk memperbaiki kualitas Pemilu dan demokrasi di Indonesia.

Salah satu ciri negara demokrasi adalah diselenggarakannya Pemilu yang terjadwal dan berkala. Tanpa terselenggaranya Pemilu, maka hilanglah sifat demokratis suatu negara.

Demikian pula, agar sifat negara demokratis dapat terjamin adanya Pemilu, maka penyelenggaraan Pemilu harus dilaksanakan secara berkualitas. (Didik Sukriyono: 2009).

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemensos: Suharso 3 Kali Sebut Eselon 1 Terima Bansos, tapi Tak Pernah Sebut Nama

Kemensos: Suharso 3 Kali Sebut Eselon 1 Terima Bansos, tapi Tak Pernah Sebut Nama

Nasional
Abaikan Putusan Pengadilan Berakibat Pemilu Ulang, KPU Diadukan ke DKPP

Abaikan Putusan Pengadilan Berakibat Pemilu Ulang, KPU Diadukan ke DKPP

Nasional
Citra Positif KPK Terendah, Wakil Ketua KPK: Saya Masih Bisa Tidur Nyenyak

Citra Positif KPK Terendah, Wakil Ketua KPK: Saya Masih Bisa Tidur Nyenyak

Nasional
TNI AU Kerahkan Satuan Siber untuk Deteksi Prajurit Main Judi Online

TNI AU Kerahkan Satuan Siber untuk Deteksi Prajurit Main Judi Online

Nasional
Anis Matta Sebut Prabowo Belum Bahas Kabinet, Masih Fokus Kerja sebagai Menhan

Anis Matta Sebut Prabowo Belum Bahas Kabinet, Masih Fokus Kerja sebagai Menhan

Nasional
Temui Wapres, Wakil Grand Syekh Al Azhar Bahas Kesulitan Mahasiswa Indonesia di Mesir

Temui Wapres, Wakil Grand Syekh Al Azhar Bahas Kesulitan Mahasiswa Indonesia di Mesir

Nasional
Pemerintah Diharap Petik Pelajaran Penting dari Insiden Gangguan PDN

Pemerintah Diharap Petik Pelajaran Penting dari Insiden Gangguan PDN

Nasional
IKOHI Luncurkan Film 'Yang Tak Pernah Hilang' Mengenang 2 Aktivis 98

IKOHI Luncurkan Film "Yang Tak Pernah Hilang" Mengenang 2 Aktivis 98

Nasional
Polri Klaim Sudah Pecat Anggota yang Terlibat Judi 'Online'

Polri Klaim Sudah Pecat Anggota yang Terlibat Judi "Online"

Nasional
Pakar Dorong Audit Sistem PDN Kominfo Usai Alami Gangguan

Pakar Dorong Audit Sistem PDN Kominfo Usai Alami Gangguan

Nasional
TNI AU Mengaku Sudah Tindak Prajurit Main Judi “Online”, Ada yang Dipecat

TNI AU Mengaku Sudah Tindak Prajurit Main Judi “Online”, Ada yang Dipecat

Nasional
Gangguan PDN Buat Layanan Imigrasi Terkendala, Sistem Pengadaan Disorot

Gangguan PDN Buat Layanan Imigrasi Terkendala, Sistem Pengadaan Disorot

Nasional
Demokrat Cari Cagub yang Tak Jadikan Jakarta 'Pijakan' Politik

Demokrat Cari Cagub yang Tak Jadikan Jakarta "Pijakan" Politik

Nasional
Layanan Imigrasi Tersendat Imbas Gangguan PDN, Pemerintah Diingatkan Jangan Main-main

Layanan Imigrasi Tersendat Imbas Gangguan PDN, Pemerintah Diingatkan Jangan Main-main

Nasional
Soal Simpang Siur Kasus 'Vina Cirebon', Menko Polhukam: Dibuktikan dalam Proses Hukum

Soal Simpang Siur Kasus "Vina Cirebon", Menko Polhukam: Dibuktikan dalam Proses Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com