Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemikir Kebangsaan: Indonesia Tengah Berada Dalam Tirani Kekuasaan

Kompas.com - 09/03/2024, 17:23 WIB
Tatang Guritno,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemikir Kebangsaan, Sukidi, menganggap tirani kekuasaan telah lahir di Indonesia.

Menurutnya, tirani itu muncul dengan cara menggunakan demokrasi kemudian merusak mimpi para pendiri bangsa.

“Tirani kekuasaan terjadi ketika orang naik ke puncak kekuasaan dengan menggunakan demokrasi. Tirani ini bahaya sekali karena merobek-robek impian republik yang diletakkan pendiri bangsa,” ujar Sukidi setelah memberi Stadium General di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Jumat (8/3/2024).

Selain itu, Sukidi juga melihat bahwa demokrasi telah jatuh pada populisme otoriter atau disebutnya sebagai tiran populis.

Baca juga: Prabowo: Demokrasi Sangat Berantakan dan Mahal, Ada Banyak Ruang untuk Perbaikan

Gerakan ini menggunakan demokrasi hanya sebagai topeng untuk kepentingan memenangkan kontestasi elektoral, namun membunuh sendi-sendi demokrasi.

“Ketiadaan toleransi timbal balik antara mereka yang memegang kekuasaan dan di luar kekuasaan yang membuat pemilu tidak berjalan secara jujur dan adil. (Prinsip) fairness tidak tercipta,” sebut dia.

Ia pun menggarisbawahi, salah satu gerakan tiran populis adalah penguasa mencoba ikut campur dalam kontestasi elektoral.

Langkah itu ditempuh dengan cara menguasai lembaga yudikatif untuk menjalankan kepentingan politik yang menguntungkan penguasa.

“Hukum dipakai tiran populis untuk menekan pesaing politik di satu sisi dan menahan mereka yang berada di elite kekuasaan sebagai tahanan politik di sisi lain,” imbuh dia.

Baca juga: Anies Sebut Permasalahan Demokrasi Saat Ini Berbeda dari Era Orde Baru

Diketahui kritik banyak disampaikan oleh sejumlah pihak yang merasa bahwa Presiden Joko Widodo tidak bersikap netral dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal itu bermula, saat putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka akhirnya menjadi calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto.

Jokowi pun sempat mengatakan bahwa seorang presiden diperbolehkan untuk berkampanye untuk pasangan calon (paslon) tertentu. Namun, ia menampik memberikan dukungan pada salah satu paslon pada kontestasi elektoral kemarin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com