Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Bertemu Dubes Kanada, DPR Bahas Kerja Sama RI-Kanada di Bidang Kesetaraan Gender hingga Energi Terbarukan

Kompas.com - 05/03/2024, 19:13 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com- Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) - Parlemen Kanada yang dipimpin oleh Ketua GKSB DPR RI Sari Yuliati menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) Kanada, Jess Dutton di Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2024).

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas kerja sama di berbagai bidang, termasuk kesetaraan gender hingga energi terbarukan.

"Kerja sama Indonesia dengan Kanada antara lain di bidang ekonomi, energi, kesetaraan gender, dan pertukaran budaya people to people," kata Sari seperti yang dikutip dari laman Dpr.go.id, Selasa.

Politisi Fraksi Partai Golkar itu menekankan pentingnya peningkatan keterampilan bagi perempuan, sejalan dengan hal tersebut. Pemerintah Kanada pun memiliki program konkret terkait hal tersebut. 

Baca juga: Ironi Solo, Kota Toleran tapi Diskriminatif terhadap Keragaman Gender

"Untuk di bidang kesetaraan gender, Pemerintah Kanada mempunyai program konkret untuk meningkatkan skill (bagi wanita), khususnya yang berada di taraf ekonomi menengah ke bawah," jelas Sari.

Dalam forum bilateral tersebut, ia didampingi oleh anggota GKSB DPR RI-Parlemen Kanada Darizal Basir.

Di sisi lain, dari Kedutaan Besar (Kedubes) Kanada di Jakarta, hadir First Secretary Political and Public Affairs Stuart Shaw dan Second Secretary Development Cooperation Foreign Policy Thida Souksanh.

Untuk diketahui, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Kanada dimulai sejak persetujuan kedua negara untuk membuka perwakilan diplomatik masing-masing pada tanggal 9 Oktober 1952.

Baca juga: Messi Usai Kemenangan Historis Argentina atas Brasil: Sejarah, tetapi Kekerasan Tak Bisa Diterima

Secara historis, hubungan kedua negara telah dimulai sejak 1948. Saat itu, Indonesia mencari dukungan politik dan pengakuan internasional di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas kemerdekaannya yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.

Dalam konteks tersebut, Jenderal McNaughton (Kanada) sebagai Presiden Dewan Keamanan (DK) PBB memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan diadopsinya suatu resolusi yang akhirnya menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat.

Dukungan dari Kanada terus berlanjut melalui program Colombo Plan pada 1950-an.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPK Gelar 'Roadshow' Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

Nasional
Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang 'Insya Allah' Gabung Golkar, Mekeng: 'Nothing Special'

Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang "Insya Allah" Gabung Golkar, Mekeng: "Nothing Special"

Nasional
PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

Nasional
Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Nasional
Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Nasional
Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Nasional
Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Nasional
Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Nasional
DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

Nasional
JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

Nasional
JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

Nasional
Istri hingga Cucu SYL Bakal Jadi Saksi di Persidangan Pekan Depan

Istri hingga Cucu SYL Bakal Jadi Saksi di Persidangan Pekan Depan

Nasional
KPK Akan Hadirkan Sahroni jadi Saksi Sidang SYL Pekan Depan

KPK Akan Hadirkan Sahroni jadi Saksi Sidang SYL Pekan Depan

Nasional
Projo Sarankan Jokowi Gabung Parpol yang Nasionalis Merakyat

Projo Sarankan Jokowi Gabung Parpol yang Nasionalis Merakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com