Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR RI Diminta Awasi BOS agar Tak Dipakai untuk Program Makan Siang Gratis

Kompas.com - 05/03/2024, 13:08 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X DPR RI Fahmi Alaydrus meminta DPR RI mengawasi penggunaan anggaran biaya operasional sekolah (BOS).

Ia tak ingin dana BOS dipakai untuk membiayai program makan siang gratis.

“Kami sampaikan protes atas atau kritik jangan sampai janji-janji kampanye yang terkait dengan makan siang gratis itu menggerus dan mengganggu program BOS yang terkait dengan upaya kita meningkat kan mutu pendidikan,” ujar Fahmi dalam rapat paripurna DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/3/2024).

Ia menyatakan, program itu belum pantas untuk dibahas oleh pemerintahan saat ini.

Baca juga: Program Makan Siang Gratis, Food Estate, dan Diversifikasi Pangan

Pasalnya, makan siang gratis merupakan program yang dijanjikan oleh calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

“Kami ingin sampaikan bahwa sesungguhnya perbincangan makan siang gratis yang merupakan program janji dari capres-cawapres di periode kampanye kemarin, sesungguhnya belum layak untuk diperbincangkan,” sebut dia.

Ia menuturkan, saat ini banyak guru yang mengalami kegelisahan akibat wacana penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis.

Situasi ini, lanjut dia, mesti menjadi perhatian para anggota Dewan.

Baca juga: Uji Coba Makan Siang Gratis ke 3.000 Siswa, Prabowo: Lauknya Dibungkus untuk Keluarga di Rumah

“Jadi saya mohon mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita DPR RI untuk terus mengawasi,” sebut Fahmi.

“Jangan sampai anggaran pendidikan yang sangat-sangat diperlukan itu kemudian terganggu dengan wacana wacana yang sangat tidak relevan dengan peningkatan mutu pendidikan,” imbuh dia.

Diketahui, wacana penggunaan dana BOS untuk makan siang gratis sempat disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Hal itu kemudian membuat sejumlah pihak melakukan protes, misalnya Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G).

Baca juga: Soal Dana BOS untuk Makan Siang Gratis, Kemenko PMK: Sabar, Masih Dirumuskan

Mereka menilai dana BOS selama ini banyak dipakai untuk membiayai operasional para guru honorer.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com