Pakar Anggap Isu Skenario Koalisi Besar Mirip Politik "Dagang Sapi"

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana skenario pembentukan koalisi besar pada pemerintahan mendatang dianggap bukan sebuah kejanggalan lantaran mirip dengan praktik politik "dagang sapi".

Wacana skenario itu disampaikan oleh Ketua Institut Harkat Negeri Sudirman Said. Dia mengaku mendengar bahwa akan ada skenario agar seluruh partai berada di koalisi pemerintahan ke depan.

Menurut peneliti politik dari Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), Antonius Made Tony Supriatma, skenario pembentukan koalisi besar jika benar-benar terjadi dianggap hanya mengulang gaya berpolitik para elite di Indonesia yang sudah terjadi sejak pemilihan umum (Pemilu) 1955 silam.

"Kalau menurut saya kemungkinan itu ada, karena ini tipikal Indonesia ya. 'Dagang sapi' itu dari sejak tahun 1955 kita pertama kali punya Pemilu itu selalu ada gitu, dan juga tidak terlalu aneh sebenarnya," kata Made dalam program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Senin (4/3/2024).

Baca juga: Soal Wacana Koalisi Besar di Pemerintahan ke Depan, Anies: Pemilu Belum Selesai

Yang dimaksud politik dagang sapi adalah transaksi pembagian kekuasaan di antara para elite politik yang memenangkan Pemilu. Wujudnya bisa bermacam-macam mulai dari tawar-menawar posisi dalam kabinet ataupun yang masih dekat lingkaran kekuasaan, dengan modal perolehan suara setiap partai politik anggota koalisi pendukung pemerintahan.

Menurut Made, dalam praktik demokrasi yang sehat pada masa kini dia menyarankan supaya terdapat 2 kekuatan politik yang saling berhadapan di tingkat eksekutif dan legislatif.

Sebab menurut Made, posisi eksekutif dan legislatif sama-sama penting sebagai pelaksana dan pengawas pemerintahan.

"Saya kira itu harus diseimbangkan. Saya lebih setuju kalau ada satu partai besar di luar dan satu partai besar giliran memerintah, giliran memimpin. Itu jauh lebih baik karena ada yang mengawasi," ujar Made.

Baca juga: Sudirman Said Khawatir Ada Skenario Seluruh Parpol Jadi Koalisi Pemerintah

Dalam pemberitaan sebelumnya, Sudirman merasa khawatir jika skenario itu terlaksana maka dinilai bisa menurunkan makna demokrasi di Indonesia.

"Bahkan, sudah mulai ada bisik-bisik, sudah seluruh partai dimasukkan saja ke dalam satu koalisi besar, permanen, jangka panjang. Tinggal satu atau dua ditinggalkan di luar," kata Sudirman dalam acara diskusi bertema "Pemilu Terburuk dalam Sejarah Indonesia, Akankah Kita Terpuruk?" di Hotel Grandhika, Jakarta Selatan, Sabtu (2/3/2024) pekan lalu.

Sudirman mengatakan, itu benar-benar terwujud, Sudirman percaya Indonesia akan berada dalam kondisi tidak bisa diperbaiki lagi.

"Yang saya sebut tadi bisa masuk dalam kategori unfixable, tidak bisa diperbaiki," ujar Co-Captain tim pemenangan Anies-Muhaimin itu.

Baca juga: Jika Tuntutannya Tak Direspons DPR, Relawan AMIN Ancam Akan Demo Lagi 5 Maret 2024

Menurut Sudirman, bagi para penguasa saat ini, gaya politik dinasti bisa menjadi berkah, karena memiliki keleluasaan untuk melanjutkan kekuasaan.

Namun, politik dinasti dan pelanggaran etika yang dibiarkan dinilai tidak akan bisa menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi Indonesia, khususnya terkait persoalan penegakan hukum.

"Karena PR (pekerjaan rumah) kita adalah soal gap (celah), soal keadilan sosial, soal penegakan hukum, maka hal-hal yang menjadi PR kita tidak akan bisa diselesaikan," kata Sudirman.