Kunjungi MPP Kabupaten Cirebon, Menpan-RB Dorong Layanan Berdampak dan Tidak Berbelit

KOMPAS.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Cirebon, Senin (4/3/2024).

Di tengah kunjungan tersebut, ia menyempatkan untuk meninjau sejumlah layanan publik yang ada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Cirebon.

Selain meninjau, Anas meminta agar pelayanan publik yang diberikan dapat bermanfaat dan berdampak langsung kepada masyarakat.

“Karena yang penting itu dampaknya, jadi Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan bagaimana birokrasi berdampak dan tidak berbelit. Mungkin ke depan perlu dievaluasi apakah di sini (MPP Kabupaten Cirebon) masih berbelit. Mestinya di sini, masyarakat langsung datang, selesai, jadi tidak ada urusan lain lagi,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (4/3/2024).

Dalam mendukung penyelenggaraan layanan yang terpadu, terdapat 37 instansi yang bergabung dan ada 126 jenis layanan yang diintegrasikan pada MPP yang diresmikan sejak Juli 2023 itu.

Sebanyak 37 instansi tersebut terdiri dari sembilan instansi vertikal, sembilan badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD), 13 organisasi perangkat daerah (OPD) kabupaten, dua OPD provinsi, serta dua swasta.

Berdasarkan jumlah pengunjung dan rata-rata jumlah pengunjung perhari, MPP Kabupaten Cirebon belum termasuk dalam Top 10 MPP.

Untuk itu, Anas meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon terus melakukan optimalisasi dalam memberikan layanan. 

“Ke depan MPP ini bisa menjadi pilihan masyarakat karena begitu rakyat datang langsung, banyak urusan bisa selesai, yang tertinggi sehari bisa sampai 4.000 layanan per hari. Jadi biasanya, kalau saya di MPP (melihat) motor parkirannya penuh, berarti MPP-nya ramai,” ucapnya.

Untuk diketahui, jumlah pengunjung MPP Kabupaten Cirebon pada periode Agustus 2023 hingga Februari 2024 sebanyak 1.867 pengunjung, sehingga rata-rata 266 orang per bulan atau sekitar 53 orang per minggu. 

Dalam kesempatan itu, Anas juga menyampaikan pentingnya layanan digital yang terintegrasi pada MPP Digital.

Saat ini terdapat dua layanan utama, yaitu layanan administrasi kependudukan dan izin tenaga kesehatan.

Anas berharap, Kabupaten Cirebon ke depannya dapat menerapkan MPP Digital.

“Harapan saya kita perbaiki, ini bisa dioptimalkan. Memang sekarang ini sebagian sudah masuk ke MPP Digital, masyarakat yang sudah siap Identitas Kependudukan Digital (IKD)-nya banyak artinya orang mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak perlu lagi datang ketempat ini cukup lewat handphone,” imbuhnya.  

Anas juga mengimbau Pemkab Cirebon perlu melaksanakan transformasi layanan digital menyeluruh. IKD pun dinilai menjadi kunci utama dalam pengintegrasian seluruh layanan.

Dengan adanya IKD, kata dia, cukup dengan satu identitas seluruh data sudah terekam dan membuat masyarakat tidak perlu re-entry data pribadinya.