Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kenaikan Suara Dianggap Janggal, PSI: Sebaiknya Tak Buru-buru Tuduh Curang

Kompas.com - 04/03/2024, 15:56 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara (Jubir) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ariyo Bimmo meminta agar semua pihak tidak terburu-buru menuduh PSI curang buntut adanya dugaan penggelembungan suara di Pemilu 2024.

Ariyo merespons Ketua Majelis Perimbangan PPP Romahurmuziy (Rommy) menyebut ada operasi penggerakan aparat untuk memenangkan PSI hingga pengalihan suara tidak sah ke PSI.

Lalu, sejumlah pengamat juga mempertanyakan kenapa bisa PSI mengalami peningkatan suara dalam waktu singkat.

"Sebaiknya tidak terburu-buru untuk menuduh curang," ujar Ariyo saat dimintai konfirmasi, Senin (4/3/2024).

Baca juga: Anomali Kenaikan Suara PSI: Dugaan Operasi Loloskan ke Senayan, KPU Enggan Komentar

Ariyo menjelaskan, terlalu banyak faktor yang mempengaruhi fluktuasi real count.

Dia lantas meminta orang-orang yang menuduh PSI curang untuk membuktikan kecurangan tersebut.

"Setiap yang menuduh, dialah yang harus membuktikan. Actori in cumbit probatio," tuturnya.

Menurut Ariyo, PSI saat ini masih fokus melakukan pengawalan suara di lapangan.

Baca juga: Bawaslu Telusuri Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Cilegon

Ariyo mengatakan, PSI justru menemukan hal-hal yang malah merugikan suara mereka.

"Beberapa temuan di lapangan justru merugikan suara PSI dan seketika teman-teman yang bertugas minta koreksi dari penyelenggara," kata Ariyo.

Sementara itu, Jubir PSI Sigit Widodo yakin Romahurmuziy tidak menuduh PSI melakukan kecurangan, karena PSI dan PPP sama-sama peserta pemilu.

Sigit menyebut, perlu ditanyakan lebih lanjut kepada Rommy, siapa yang dituduh melakukan kecurangan itu agar lebih jelas.

"Kalau PPP menemukan ada kecurangan Pemilu, sebaiknya dilaporkan saja ke Bawaslu yang berwenang menerima aduan tentang kecurangan dan pelanggaran pemilu," jelas Sigit.

Baca juga: Beda Suara PSI Menurut Sirekap KPU dengan Formulir Model C di Sejumlah TPS

"Namun saya kira menganggap PSI tidak bisa masuk ke Senayan merupakan penggiringan opini publik yang tidak sehat. Semua partai politik peserta pemilu punya peluang masuk ke Senayan jika hasil resmi penghitungan suara KPU melewati ambang batas parlemen 4 persen KPU," sambungnya.

Untuk itu, Sigit berharap semua pihak menghentikan narasi yang menyesatkan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com