Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kini Akrab dengan AHY Usai 3 Tahun Berseteru, Moeldoko: Pikirkan Negara, Bukan Pernak-pernik Kecil

Kompas.com - 01/03/2024, 15:06 WIB
Tatang Guritno,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menjelaskan alasannya akrab dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) setelah kurang lebih tiga tahun berseteru.

Momen itu tertangkap saat keduanya menghadiri sidang kabinet paripurna Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024).

Pasalnya, AHY saat ini sudah menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Karena kita memiliki pandangan politik bersama, mungkin pilihan politik berbeda, tapi begitu kita menuju pengabdian yang sama, pandangan politik harus sama. Karena yang kita pikirkan adalah negara bukan lagi memikirkan pernik-pernik yang kecil itu,” ujar Moeldoko dalam program Rosi yang tayang di YouTube Kompas TV, Jumat (1/3/2024).

Baca juga: Moeldoko Tak Sepakat Jika Jokowi Dianggap Cawe-cawe Pemerintahan Selanjutnya

Ia menekankan, saat ini keduanya sama-sama telah menjadi bagian dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Maka, konflik harus dilupakan untuk bisa bekerja sama.

Moeldoko pun menyatakan tak ada hal yang membatasi KSP dan Kementerian ATR/BPN untuk berkoordinasi.

“Sehingga apa, relatively tidak ada sama sekali konflik-konflik dalam membangun hubungan antar kelembagaan, antar kementerian, dan lain sebagainya, semuanya fine berjalan dengan baik,” sebut dia.

Terakhir, ia mengatakan komunikasi KSP dan Kementerian ATR/BPN harus dirajut dengan baik untuk menyelesaikan berbagai program prioritas Jokowi-Ma’ruf Amin yang belum terealisasi.

Baca juga: Pembelaan Demokrat soal Perubahan Sikap AHY Terkait IKN Setelah Jadi Menteri

“Kita mengawal program Pak Presiden prioritas nasional di antaranya adalah reforma agraria, kita membangun hubungan yang sangat dekat dengan kementerian ATR/BPN. Apakah retribusi bisa berjalan dengan baik, apakah perhutanan sosial bisa berjalan dengan baik? kita yang mengawal di sini,” tuturnya.

“Makanya kemarin waktu wartawan tanya sama saya (saya jawab) saatnya kita bekerja enggak usah lagi banyak bicara,” imbuh Moeldoko.

Diketahui hubungan Moeldoko dan Partai Demokrat tak baik-baik saja semenjak sejumlah mantan politisi partai politik (parpol) berlambang mercy itu melakukan gerakan untuk merebut kepemimpinan dari tangan AHY pada 2021 lalu.

Saat itu, Moeldoko didapuk untuk menjadi ketua umum tandingan AHY pada forum Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang. Moeldoko pun menyatakan menerima keputusan itu.

Namun, gugatan kubu Moeldoko cs melalui Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) maupun pengadilan terus ditolak. Hal itu memperkuat kepemimpinan AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat yang sah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com