Momen itu tertangkap saat keduanya menghadiri sidang kabinet paripurna Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024).
Pasalnya, AHY saat ini sudah menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
“Karena kita memiliki pandangan politik bersama, mungkin pilihan politik berbeda, tapi begitu kita menuju pengabdian yang sama, pandangan politik harus sama. Karena yang kita pikirkan adalah negara bukan lagi memikirkan pernik-pernik yang kecil itu,” ujar Moeldoko dalam program Rosi yang tayang di YouTube Kompas TV, Jumat (1/3/2024).
Ia menekankan, saat ini keduanya sama-sama telah menjadi bagian dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Maka, konflik harus dilupakan untuk bisa bekerja sama.
Moeldoko pun menyatakan tak ada hal yang membatasi KSP dan Kementerian ATR/BPN untuk berkoordinasi.
“Sehingga apa, relatively tidak ada sama sekali konflik-konflik dalam membangun hubungan antar kelembagaan, antar kementerian, dan lain sebagainya, semuanya fine berjalan dengan baik,” sebut dia.
Terakhir, ia mengatakan komunikasi KSP dan Kementerian ATR/BPN harus dirajut dengan baik untuk menyelesaikan berbagai program prioritas Jokowi-Ma’ruf Amin yang belum terealisasi.
“Kita mengawal program Pak Presiden prioritas nasional di antaranya adalah reforma agraria, kita membangun hubungan yang sangat dekat dengan kementerian ATR/BPN. Apakah retribusi bisa berjalan dengan baik, apakah perhutanan sosial bisa berjalan dengan baik? kita yang mengawal di sini,” tuturnya.
“Makanya kemarin waktu wartawan tanya sama saya (saya jawab) saatnya kita bekerja enggak usah lagi banyak bicara,” imbuh Moeldoko.
Diketahui hubungan Moeldoko dan Partai Demokrat tak baik-baik saja semenjak sejumlah mantan politisi partai politik (parpol) berlambang mercy itu melakukan gerakan untuk merebut kepemimpinan dari tangan AHY pada 2021 lalu.
Saat itu, Moeldoko didapuk untuk menjadi ketua umum tandingan AHY pada forum Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang. Moeldoko pun menyatakan menerima keputusan itu.
Namun, gugatan kubu Moeldoko cs melalui Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) maupun pengadilan terus ditolak. Hal itu memperkuat kepemimpinan AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat yang sah.
https://nasional.kompas.com/read/2024/03/01/15061421/kini-akrab-dengan-ahy-usai-3-tahun-berseteru-moeldoko-pikirkan-negara-bukan