Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Indikator: Usai Pemilu, Persepsi Negatif Publik ke Kondisi Ekonomi-Hukum Meningkat

Kompas.com - 29/02/2024, 16:56 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mayoritas publik menilai bahwa kondisi ekonomi nasional saat ini buruk. Temuan ini merujuk pada survei Indikator Politik Indonesia yang digelar 18-21 Februari 2024.

Menurut survei, terjadi peningkatan persepsi negatif publik terhadap kondisi ekonomi nasional pasca hari pemungutan suara Pemilu 2024.

Dalam survei sebelum pemilu, yakni 12-13 Februari 2024, responden yang menilai kondisi ekonomi nasional buruk sebesar 30,4 persen. Sementara, yang menilai kondisi ekonomi baik sebanyak 33,8 persen, sedang 35,4 persen.

Sementara, dalam survei terbaru setelah pemilu, ada 40,6 responden yang menilai kondisi ekonomi buruk. Sedangkan yang menganggap kondisi ekonomi baik sebesar 33,9 persen, sedang 24,2 persen.

“Sebelum pemilu, lebih banyak yang mengatakan positif kondisi ekonomi nasional, ketimbang yang kita temukan hari ini,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam konferensi pers daring, Rabu (28/2/2024).

Baca juga: Survei Indikator: Kepuasan Publik terhadap Jokowi Turun Jadi 76,6 Persen

Survei terbaru Indikator memerinci, hanya 6,5 persen responden yang menilai kondisi ekonomi nasional sangat baik. Lalu, 27,4 persen responden menilai baik.

Selanjutnya, ada 24,2 persen yang menganggap kondisi ekonomi nasional sedang, 27,9 persen buruk, dan 12,7 persen sangat buruk. Sisanya, 1,3 persen responden menjawab tidak tahu atau tidak jawab.

Burhanuddin meyakini, meningkatnya persepsi negatif publik terhadap kondisi ekonomi nasional disebabkan oleh kelangkaan dan melonjaknya harga beras.

“Jawabannya sangat terang benderang, yaitu karena kenaikan harga beras,” ujarnya.

Survei juga merekam persepsi publik terhadap penegakan hukum nasional. Lagi-lagi, terjadi peningkatan persepktif negatif pada survei setelah Pemilu 2024.

Menurut survei sebelum pemilu atau 12-13 Februari 2024, ada 27,5 persen responden yang menilai penegakan hukum di Tanah Air buruk. Sementara, yang menilai baik sebanyak 39,5 persen, yang menganggap sedang 31,0 persen.

Sementara, pada survei terbaru setelah pemilu, responden yang menilai penegakan hukum buruk naik menjadi 33,5 persen. Lalu, yang menilai baik turun jadi 30,9 persen, pun yang menganggap sedang merosot menjadi 25,0 persen.

Meningkatnya persepsi negatif publik terhadap kondisi ekonomi dan penegakan hukum nasional disebut berkorelasi dengan tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden. Dalam survei terbaru indikator, angka kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi turun dari 78,6 persen menjadi 76,6 persen.

“Kalau kita lihat, trennya ada penurunan, dari 78,6 persen survei sebelum pemilu, sekarang menjadi 76,6 persen, turun kurang lebih 2 persen,” terang Burhanuddin.

Pada saat bersamaan, persentase responden yang kurang puas/tidak puas terhadap kinerja Presiden mengalami sedikit kenaikan. Jumlahnya sebesar 20,3 persen pada survei 12-13 Februari 2024, dan naik menjadi 20,7 persen pada survei 18-21 Februari 2024.

Secara rinci, survei terbaru Indikator memperlihatkan bahwa 27,0 persen responden sangat puas dengan kinerja Jokowi, dan 49,6 persen merasa cukup puas.

Baca juga: Survei Indikator: 71,8 Persen Responden Percaya Prabowo-Gibran Menang Pilpres 2024 Satu Putaran

Lalu, 11,4 persen responden mengaku kurang puas dengan kinerja Kepala Negara, dan 9,3 persen tidak puas sama sekali. Sementara, 2,7 persen responden tidak tahu/tidak jawab.

Burhanuddin menyebut, bukan tidak mungkin tingkat kepuasan publik terhadap Kepala Negara terus menurun jika kelangkaan dan tingginya harga beras terus berlanjut.

“Tentu saja akan menyulitkan proses transisi, terutama Pak Jokowi yang mau berhenti di bulan Oktober,” tutur Burhanuddin.

Adapun survei digelar pada 18-20 Februari 2024 melibatkan 1.227 responden berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah yang dipilih melalui metode random digit dialing (RDD) atau proses pembangkitan nomor telepon secara acak.

Survei dilakukan dengan metode wawancara melalui telepon. Diperkirakan, margin of error survei sebesar +-2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Nasional
TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

Nasional
Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Nasional
Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Nasional
Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Nasional
26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Nasional
Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Nasional
Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Nasional
Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis Saat Kunjungi Tahura Bali

Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis Saat Kunjungi Tahura Bali

Nasional
Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Nasional
Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

Nasional
Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

Nasional
Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

Nasional
Hari Ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Hari Ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com