Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Menko Airlangga Targetkan Keanggotaan Penuh Indonesia di OECD, Negara Anggota Berikan Dukungan

Kompas.com - 29/02/2024, 13:04 WIB
Nethania Simanjuntak,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Kerja sama internasional menjadi salah satu hal yang memainkan peranan penting dalam memberikan peta jalan yang komprehensif guna mendorong terwujudnya transisi dan transformasi ekonomi menuju visi Indonesia Emas 2045.

Sebagai upaya jangka menengah, saat ini, Indonesia berfokus pada peningkatan produktivitas dan daya saing internasional guna mendorong kualitas pertumbuhan ekonomi nasional ke depan. Diharapakan Indonesia pun mampu keluar dari middle-income trap.

Setelah menorehkan keberhasilan dalam Presidensi Group of Twenty (G20) pada 2022 dan Keketuaan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) pada 2023, Indonesia terus memperkuat kedudukan di kancah global melalui sejumlah prioritas ekonomi internasional.

Dimulai dari penerapan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional, memajukan kerja sama di bawah Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik, menyelesaikan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa, dan membuka diskusi aksesi dengan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP).

Baca juga: Airlangga Sebut Indonesia Diterima dan Mulai Proses Keanggotaan OECD

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia akan menambah prioritas ekonomi internasional dengan melakukan intensi untuk bergabung dalam keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Menindaklanjuti intensi Pemerintah Indonesia, sebut dia, Dewan OECD telah memutuskan untuk membuka diskusi aksesi dengan Indonesia sejak 20 Februari 2024.

“Ini adalah peristiwa penting bagi anggota dan mitra OECD. Sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang diundang untuk membuka diskusi aksesi OECD dan ekonomi terbesar di kawasan dengan pertumbuhan tercepat di dunia," kata Airlangga

"Indonesia bertekad untuk memperdalam integrasi dan membuka jalan transformatif menuju pertumbuhan dan ketahanan untuk seluruhnya,” tambah Airlangga Hartarto seperti dilansir ekon.go.id, Rabu (29/2/2024)

Hal itu diutarakan Airlangga saat menghadiri acara Dinner Reception In Conjunction With Indonesia’s Accession to The OECD With OECD Heads of Mission in Jakarta, Rabu (28/02/2024).

Baca juga: Dewan OECD Buka Diskusi Aksesi dengan Indonesia

Dengan adanya keputusan diskusi aksesi, langkah berikutnya adalah menyusun Peta Jalan Aksesi yang dimulai dengan pemetaan gap kebijakan Indonesia dengan standar OECD.

Rencananya, Peta Jalan Aksesi akan diluncurkan di Pertemuan Tingkat Menteri OECD pada Mei 2024, yang selanjutnya akan masuk proses penyelarasan kebijakan dan standar regulasi.

“Tentu kita berharap proses menjadi anggota OECD ini bisa diselesaikan dalam waktu 2-3 tahun. Terdapat beberapa negara yang berpengalaman masuk dalam 3 tahun diantaranya Chile, Estonia, Slovenia, Latvia, Lithuania,” ujar Airlangga.

Dalam kesempatan tersebut, 33 perwakilan negara anggota OECD turut menyampaikan dukungan mereka bagi Indonesia.

Sejumlah negara anggota pun optimistis bahwa Indonesia mampu menjadi anggota penuh OECD. Pasalnya, Indonesia dinilai sebagai negara dengan demokrasi besar, ekonomi yang stabil, serta negara yang bisa mengimplementasikan praktik good governance.

Baca juga: Kunjungi Markas Besar OECD, Kemenko Perekonomian Diskusikan Langkah-Langkah Aksesi Indonesia pada OECD

Selain itu, perwakilan negara-negara anggota juga meyakini bahwa proses aksesi akan membawa dampak positif bagi kedua belah pihak, terutama bagi Indonesia sebagai langkah fundamental untuk mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045.

Halaman:


Terkini Lainnya

Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com