Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kunjungi Markas Besar OECD, Kemenko Perekonomian Diskusikan Langkah-Langkah Aksesi Indonesia pada OECD

Kompas.com - 06/11/2023, 20:06 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Pemerintah terus melanjutkan misinya agar menjadi anggota tetap dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Keanggotaan ini penting untuk meningkatkan kecepatan dan skala transformasi ekonomi Indonesia demi mencapai tujuan strategis nasional.

Untuk itu, delegasi Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Markas Besar OECD di Paris, Prancis, Jumat (3/11/2023). Kunjungan ini merupakan tindak lanjut pasca pernyataan minat pemerintah Indonesia menjadi anggota penuh OECD.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak mendiskusikan mengenai proses aksesi, instrumen dan standar OECD yang perlu menjadi perhatian pemerintah Indonesia.

Selain itu, juga dibahas partisipasi pemerintah Indonesia dalam komite atau badan atau program, hingga pembiayaan sehubungan dengan proses aksesi.

Baca juga: Indonesia Aksesi Nice Agreement, Produk-produk Dalam Negeri Kini Bisa Didaftarkan Jadi Merek Internasional

Perlu diketahui, pernyataan minat Indonesia menjadi anggota OECD telah disampaikan melalui surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) OECD Mathias Cormann sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi).

“Pada tingkat pusat, pemerintah Indonesia terus melakukan koordinasi sehubungan minat Indonesia untuk menjadi anggota OECD. Komitmen kuat juga ditunjukkan dengan beberapa pertemuan menteri pemerintah Indonesia dengan Sekjen OECD,” kata Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam pernyataan tertulis yang dikutip melalui ekon.go.id, Senin (6/11/2023).

Lebih lanjut, Susiwijono menyampaikan bahwa pada tingkat teknis, kementerian atau lembaga (K/L) yang memiliki keterkaitan dengan OECD telah mulai mempersiapkan diri, baik dari aspek substansi maupun koordinasi teknis lainnya.

Baca juga: Mentan Amran Pastikan Koordinasi dengan KPK Berjalan Baik

Untuk menciptakan koordinasi yang terstruktur, pemerintah Indonesia akan membentuk tim nasional (timnas) yang berfokus pada langkah-langkah terkait proses aksesi OECD.

Menanggapi hal tersebut, Deputy Director for Global Relations and Co-operation OECD Karim Dahou menyampaikan apresiasi atas komitmen tinggi dan keseriusan pemerintah Indonesia dalam proses untuk menjadi anggota penuh OECD.

Sebagai informasi, dalam kunjungan tersebut, Susiwijono juga didampingi oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi.

Selain itu, Duta Besar (Dubes) RI untuk Prancis, Andorra, Monako, serta Delegasi Tetap RI untuk United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) Dubes Mohamad Oemar turut mendampingi delegasi secara khusus.

Baca juga: Delegasi Komando Satuan Perang China Wilayah Selatan Temui Panglima TNI dan KSAL, Ini yang Dibahas

Pertemuan dengan dubes dan perwakilan tetap OECD

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Markas Besar OECD sebagai tindak lanjut pasca pernyataan minat pemerintah Indonesia menjadi anggota penuh OECD di Paris, Prancis, Jumat (3/11/2023). DOK. Humas Kemenko Perekonomian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Markas Besar OECD sebagai tindak lanjut pasca pernyataan minat pemerintah Indonesia menjadi anggota penuh OECD di Paris, Prancis, Jumat (3/11/2023).

Dalam kesempatan yang sama, delegasi Indonesia juga melakukan pertemuan dengan para dubes dan perwakilan tetap OECD, yakni Australia, Amerika Serikat (AS), Belanda, Inggris, Jepang, Jerman, Kanada, dan Selandia Baru.

Dalam pertemuan tersebut, setiap negara menyampaikan dukungan atas minat Indonesia untuk menjadi anggota tetap OECD dan kesediaan untuk memberikan dukungan yang diperlukan.

Indonesia berharap dukungan tersebut dapat segera diberikan untuk mempercepat proses aksesi pasca diterimanya secara resmi minat keanggotaan negara ini.

Baca juga: Sri Mulyani: Komitmen Indonesia Menjadi Anggota OECD Sangatlah Bulat

Halaman:


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com