Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Setjen DPR Luncurkan "Digitall", Aplikasi untuk Perencanaan BMN dan Pengukuran Realisasi Anggaran

Kompas.com - 28/02/2024, 20:28 WIB
Ikhsan Fatkhurrohman Dahlan,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Biro Keuangan Sekretariat Jenderal (Setjen) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) resmi meluncurkan aplikasi “Digitall”. Bersamaan dengan ini, diadakan pula acara Sosialisasi dan Implementasi Penggunaan Aplikasi Digitall dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) dalam Pengelolaan BMN Setjen DPR RI.

Deputi Administrasi Setjen DPR RI Sumariyandono mengungkapkan bahwa Digitall merupakan sebuah inovasi baru. Ke depannya, aplikasi ini penggunaannya tidak hanya untuk perencanaan BMN, tetapi juga untuk pengukuran kinerja realisasi anggaran.

“Sosialisasi untuk perencanaan BMN kami menggunakan salah satu aplikasi yang kami bangun sendiri dalam hal ini adalah Digitall. Jadi, dari hulu ke hilir bisa pakai aplikasi ini. Mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik lagi," ungkap Sumariyandono melalui siaran persnya, Rabu (28/2/2024).

Pada proses perencanaan, jelasnya, terdapat dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, terkait rencana strategis (renstra) yang di dalamnya terdapat visi misi, kegiatan, hingga target capaian. Penyusunan BMN ini harus in-line dalam mencapai target tersebut.

Baca juga: Setengah Penduduk Dunia Perempuan, DPR RI Dorong Dibentuknya Komisi Perempuan di Forum APA 

“Renstra untuk 2025 sedang kami susun, tapi kami sudah punya namanya renstra teknokratik. Selain renstra, ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2020 yang juga menjadi acuan standar yang harus digunakan dalam penyusunan RKBMN,” terang Sumariyandono.

Ia juga mengingatkan pentingnya Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dalam pengelolaan BMN. Sebab, IPA adalah indeks yang akan dinilai dalam pengukuran penilaian reformasi birokrasi.

Di samping itu, Sumariyandono berpesan agar setiap unit kerja menekankan kualitas perencanaan yang baik, sehingga penyusunannya dapat lebih baik dengan mempertimbangkan ketepatan waktu serta dokumen.

“IPA ini perlu ditekankan ke seluruh unit kerja untuk memperhatikan hal ini. Sehingga, capaian dari IPA tidak semata-mata menjadi tanggung jawab Biro Keuangan, tapi menjadi tanggung jawab bersama. Semua unit kerja harus memberikan kontribusi,” ujarnya.

Baca juga: Real Count Pileg DPR di DKI Data 55,44 Persen: Suara PKS Masih Tertinggi, Diikuti PDI-P dan Gerindra

“Salah satunya adalah bagaimana agar laporan bisa dilakukan tepat waktu, sehingga dokumen yang diminta itu bisa terpenuhi sesuai dengan permintaan. Nah, yang bisa menyiapkan adalah teman-teman di unit-unit kerja,” katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Poin-poin Pidato Megawati di Rakernas PDI-P, Bicara Kecurangan Pemilu sampai Kritik Revisi UU MK

Poin-poin Pidato Megawati di Rakernas PDI-P, Bicara Kecurangan Pemilu sampai Kritik Revisi UU MK

Nasional
Pidato Megawati Kritisi Jokowi, Istana: Presiden Tak Menanggapi, Itu untuk Internal Parpol

Pidato Megawati Kritisi Jokowi, Istana: Presiden Tak Menanggapi, Itu untuk Internal Parpol

Nasional
Kader PDI-P Teriakkan Nama Jokowi, Saat Megawati Bertanya Penyebab Kondisi MK Seperti Saat Ini

Kader PDI-P Teriakkan Nama Jokowi, Saat Megawati Bertanya Penyebab Kondisi MK Seperti Saat Ini

Nasional
Megawati Singgung Pemimpin Otoriter Populis, Hukum Jadi Pembenar Ambisi Kekuasaan

Megawati Singgung Pemimpin Otoriter Populis, Hukum Jadi Pembenar Ambisi Kekuasaan

Nasional
Persilakan Rakyat Kritik Pemerintahannya, Prabowo: Tapi yang Obyektif

Persilakan Rakyat Kritik Pemerintahannya, Prabowo: Tapi yang Obyektif

Nasional
Garuda Indonesia Minta Maaf Usai Mesin Pesawat Pengangkut Jemaah Haji Rusak 2 Kali

Garuda Indonesia Minta Maaf Usai Mesin Pesawat Pengangkut Jemaah Haji Rusak 2 Kali

Nasional
Kembangkan Layanan Digital, Presiden Jokowi Akan Buka SPBE Summit 2024 dan Luncurkan GovTech Indonesia

Kembangkan Layanan Digital, Presiden Jokowi Akan Buka SPBE Summit 2024 dan Luncurkan GovTech Indonesia

Nasional
Pidato Megawati di Rakernas Dinilai Jadi Isyarat PDI-P Bakal Jadi Oposisi Prabowo

Pidato Megawati di Rakernas Dinilai Jadi Isyarat PDI-P Bakal Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Ketika Megawati Ungkap Isi Curhatnya pada Andika Perkasa soal TNI...

Ketika Megawati Ungkap Isi Curhatnya pada Andika Perkasa soal TNI...

Nasional
Jokowi Bagikan Sembako di Yogyakarta Saat PDI-P Gelar Rakernas di Jakarta

Jokowi Bagikan Sembako di Yogyakarta Saat PDI-P Gelar Rakernas di Jakarta

Nasional
Ganjar Yakin PDI-P Bakal Rumuskan Sikap Politik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran di Rakernas Kali Ini

Ganjar Yakin PDI-P Bakal Rumuskan Sikap Politik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran di Rakernas Kali Ini

Nasional
PAN Tak Mau Partai Baru Gabung Prabowo Dapat 3 Menteri, PKB: Jangan Baper

PAN Tak Mau Partai Baru Gabung Prabowo Dapat 3 Menteri, PKB: Jangan Baper

Nasional
Prananda Tak Hadir Pembukaan Rakernas V PDI-P, Ada Apa?

Prananda Tak Hadir Pembukaan Rakernas V PDI-P, Ada Apa?

Nasional
Soal Ganjar, Megawati: Belum Dipensiunkan, Terus Berjuang

Soal Ganjar, Megawati: Belum Dipensiunkan, Terus Berjuang

Nasional
Upaya PDI-P Agar Kader Berprestasi Tak Dibajak Partai Lain Saat Pilkada: Beri Surat Tugas

Upaya PDI-P Agar Kader Berprestasi Tak Dibajak Partai Lain Saat Pilkada: Beri Surat Tugas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com