Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gelar Jenderal Kehormatan Prabowo Dinilai Ilegal, Pengamat: Hanya untuk TNI Aktif

Kompas.com - 28/02/2024, 15:53 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberian kenaikan pangkat jenderal kehormatan untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto oleh Presiden Joko Widodo dinilai tidak sah dan ilegal.

Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan, mengatakan, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak mengenal bintang kehormatan sebagai pangkat kemiliteran.

“Bintang sebagai pangkat militer untuk perwira tinggi hanya berlaku untuk TNI aktif, bukan purnawirawan atau pensiunan,” kata Halili dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (28/2/2024).

Jika mengacu pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, tanda kehormatan bintang terbagi menjadi Bintang Gerilya, Bintang Sakti, Bintang Dharma, Bintang Yudha Dharma, Bintang Kartika Eka Pakçi, Bintang Jalasena, dan Bintang Swa Bhuwana Paksa.

Secara spesifik, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2012 menyebutkan bahwa kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS) dengan prestasi luar biasa baik.

Baca juga: Kilas Balik Pengakuan Prabowo Memburu Aktivis 98 Sebelum Jadi Jenderal Kehormatan

Sementara, kenaikan pangkat luar biasa (KPLB) diberikan ke prajurit yang mengemban penugasan khusus dengan pertahanan jiwa dan raga secara langsung dan berjasa dalam panggilan tugasnya.

Merujuk dua kategori tersebut, Halili menilai, Prabowo tidak masuk kualifikasi. Apalagi, Prabowo pensiun dari militer karena diberhentikan melalui KEP/03/VIII/1998/DKP dan Keppres Nomor 62 Tahun 1998, bukan karena memasuki usia pensiun.

“Dengan demikian, keabsahan pemberian bintang kehormatan itu problematik. Sebuah kontradiksi jika sosok yang diberhentikan dari dinas kemiliteran, kemudian dianugerahi gelar kehormatan kemiliteran,” ujar Halili.

Halili juga menyebut, pemberian gelar kehormatan jenderal bintang empat ke Prabowo merupakan bentuk penghinaan dan merendahkan korban serta para pembela hak asasi manusia (HAM), terutama yang terlibat tragedi penculikan aktivis 1997-1998.

Sebab, menurut lembaga ad hoc kemiliteran resmi yang dibentuk oleh negara bernama Dewan Kehormatan Perwira (DKP), Prabowo terbukti terlibat kasus penculikan aktivis. Bahkan, atas keterlibatan itu, Prabowo direkomendasikan untuk diberhentikan dari militer.

Atas keputusan DKP itu, kata Halili, negara jelas menyatakan bahwa Prabowo merupakan seorang pelanggar HAM.

“Maka, langkah politik Jokowi tersebut nyata-nyata bertentangan dengan hukum negara tentang pemberhentian Prabowo, dan pada saat yang sama melecehkan para korban dan pembela HAM yang hingga detik ini terus berjuang mencari keadilan,” ujarnya.

Tak hanya itu, dari sisi etika, pemberian bintang kehormatan untuk Prabowo juga dianggap bermasalah. Menurut Halili, Presiden seharusnya lebih memikirkan nasib rakyat yang kini sedang mengalami kesulitan ekonomi serius karena naiknya harga beras dan sembako lainnya.

Oleh karenanya, Setara Institute mendesak Jokowi agar membatalkan pemberian bintang kehormatan kemiliteran untuk Prabowo.

“Jika tuntutan ini diabaikan, maka semakin jelaslah bahwa di ujung periode pemerintahannya, Presiden Joko Widodo lebih sering menampilkan tindakan politik dan pemerintahan yang bertentangan dengan hukum, melawan arus aspirasi publik, dan mengabaikan hak asasi manusia,” tutur Halili.

Baca juga: Menko Polhukam: Jenderal Full untuk Prabowo, Mekanismenya Sudah Sesuai

Sebagaimana diketahui, Jokowi memberikan kenaikan pangkat untuk Prabowo dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal Kehormatan TNI. Gelar kehormatan itu diberikan dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri 2024 di Mabes TNI, Jakarta, Rabu (28/2/2024).

Jokowi berlasan, gelar itu diberikan sebagai penghargaan dan untuk peneguhan agar Prabowo bisa sepenuhnya berbakti kepada bangsa dan negara.

“Dalam kesempatan yang baik ini, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan penganugerahan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Bapak Prabowo Subianto," kata Jokowi.

“Penganugerahan ini adalah bentuk penghargaan sekaligus peneguhan untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa dan kepada negara. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Jenderal Prabowo Subianto," ujarnya lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 18 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pemilu 2024 Diduga Banyak Kecurangan, Usman Hamid Sebut Perlu Diadili oleh Mahkamah Rakyat

Pemilu 2024 Diduga Banyak Kecurangan, Usman Hamid Sebut Perlu Diadili oleh Mahkamah Rakyat

Nasional
Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Sejarawan dan Ahli Pemilu Singgung Perlunya 'People Tribunal'

Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Sejarawan dan Ahli Pemilu Singgung Perlunya "People Tribunal"

Nasional
Kaesang Pastikan Istrinya, Erina Gudono Tak Maju Jadi Calon Bupati Sleman

Kaesang Pastikan Istrinya, Erina Gudono Tak Maju Jadi Calon Bupati Sleman

Nasional
Sikap Pemerintah soal Israel Diyakini Tak Dipengaruhi oleh Prabowo

Sikap Pemerintah soal Israel Diyakini Tak Dipengaruhi oleh Prabowo

Nasional
Kakorlantas Prediksi Sekitar 188.000 Kendaraan Akan Lewat Tol Japek Malam Ini

Kakorlantas Prediksi Sekitar 188.000 Kendaraan Akan Lewat Tol Japek Malam Ini

Nasional
Menko Airlangga Wanti-wanti Harga Pangan dan BBM Naik Imbas Iran Serang Israel

Menko Airlangga Wanti-wanti Harga Pangan dan BBM Naik Imbas Iran Serang Israel

Nasional
Airlangga: Bagi yang Belum Dukung Prabowo-Gibran, Kita Terbuka

Airlangga: Bagi yang Belum Dukung Prabowo-Gibran, Kita Terbuka

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin: Kesimpulan Sudah Siap, Pasti Disampaikan ke MK Besok

Kubu Anies-Muhaimin: Kesimpulan Sudah Siap, Pasti Disampaikan ke MK Besok

Nasional
Airlangga Ungkap Alasan Undang PPP di Acara Kumpul-kumpul Elite Pendukung Prabowo-Gibran

Airlangga Ungkap Alasan Undang PPP di Acara Kumpul-kumpul Elite Pendukung Prabowo-Gibran

Nasional
Bamsoet Ingin Tak Ada Oposisi di Pemerintahan ke Depan, Nasdem: Rekonsiliasi Bukan Berarti Bagi Kursi

Bamsoet Ingin Tak Ada Oposisi di Pemerintahan ke Depan, Nasdem: Rekonsiliasi Bukan Berarti Bagi Kursi

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung ke Pemerintahan Selanjutnya, Nasdem: Itu Bukan Prioritas Sekarang

Soal Kemungkinan Gabung ke Pemerintahan Selanjutnya, Nasdem: Itu Bukan Prioritas Sekarang

Nasional
Plt Ketum PPP Datangi Halal Bihalal Golkar, Diundang Airlangga

Plt Ketum PPP Datangi Halal Bihalal Golkar, Diundang Airlangga

Nasional
Luhut, Kaesang, hingga Budi Arie Datangi Halal Bihalal Partai Golkar, Kompak Pakai Batik Emas

Luhut, Kaesang, hingga Budi Arie Datangi Halal Bihalal Partai Golkar, Kompak Pakai Batik Emas

Nasional
Nasdem Telah Bicara dengan Anies soal Kemungkinan Maju di Pilkada DKI

Nasdem Telah Bicara dengan Anies soal Kemungkinan Maju di Pilkada DKI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com