Jokowi Dinilai Tak Etis Bahas Makan Siang Gratis di RAPBN 2025, padahal Prabowo-Gibran Belum Terpilih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak etis karena membahas program makan siang gratis milik Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di RAPBN 2025.

Sebab, Prabowo-Gibran sendiri belum terpilih secara resmi sebagai Presiden-Wapres 2029 saat ini.

"Pemerintahan Joko Widodo yang memasukkan makan siang gratis untuk dibahas di RAPBN 2025 sangat tidak etis dan tidak proporsional," ujar Jamiluddin saat dimintai konfirmasi, Selasa (27/2/2024).

"Ada dua penyebabnya. Pertama, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming belum resmi terpilih. Saat ini saja masih proses penghitungan suara, sehingga belum ada yang resmi diputus sebagai pemenang," sambungnya.

Baca juga: Makan Siang Gratis Dibahas meski Prabowo Belum Terpilih, TKN: Banyak yang Sudah Tagih Janji

Menurut Jamiluddin, langkah Jokowi membahas program kandidat Prabowo-Gibran ke RAPBN yang secara formal saja belum ditetapkan sebagai pemenang, sangat tidak patut.

Hal itu, kata dia, tentu sulit dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun politis.

Lalu, penyebab kedua menurut Jamiluddin, pemerintahan Jokowi seharusnya tak ikut cawe-cawe terkait program Prabowo-Gibran.

"Sebab, program makan siang gratis bukan program pemerintahan Jokowi," ucap Jamiluddin.

Baca juga: Makan Siang Gratis Dianggarkan Rp 15.000 per Orang, Mungkinkah Bisa Mendapatkan Menu Bergizi?

Untuk itu, Jamiluddin berpandangan sangat tidak logis pemerintahan Jokowi memasukkan program makan siang gratis ke RAPBN 2025.

Seharusnya, yang mengajukan hal itu pemerintahan Prabowo bila nantinya secara formal sudah terpilih.

Dia menegaskan, pemerintahan Jokowi yang mengajukan program makan siang pada RAPBN 2025 sangat tidak proporsional.

Jamiluddin mengatakan DPR seharusnya berani menolaknya saat RAPBN itu nantinya dibahas di DPR.

"Melalui fungsi anggaran, DPR RI punya hak untuk menerima atau menolak alokasi anggaran tertentu. Termasuk tentunya anggaran yang dinilai tidak proporsional tersebut," imbuhnya.

Baca juga: Makan Siang Gratis Masuk RAPBN 2025, Defisit Anggaran Berpotensi Melebar

Pemerintah mulai membahas dan memasukkan program-program baru dari presiden terpilih dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, salah satu program ikonik yang mulai diperhitungkan adalah makan siang gratis.

Program itu menjadi salah satu program unggulan dari pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Ya memang harus memasukkan program-program ikonik dari presiden terpilih. Tentu saja itu diperhitungkan, dan Bappenas sedang menyusun itu," kata Suharso usai Rapat Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).

Suharso menuturkan, pembahasan program ikonik itu diperlukan agar wacana keberlanjutan setelah pemerintahan Presiden Joko Widodo tetap terealisasi.

Kendati begitu ia menyatakan, penyusunan ini baru tahap awal.

Baca juga: Kemenhan Ungkap Alasan Jokowi Beri Pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut, proses perencanaan RKP dan RAPBN masih berjalan dalam tiga bulan ke depan.

Bulan depan, pemerintah akan fokus pada penentuan pagu indikatif pendapatan dan belanja negara serta masing-masing program prioritas, seiring dengan sudah diumumkannya presiden baru oleh KPU berdasarkan hasil hitung manual.

Wanita yang kerap disapa Ani ini menuturkan, penghitungan defisit anggaran yang dipatok 2,4 persen pun sudah memasukkan berbagai program prioritas dan komitmen pemerintah sepanjang tahun 2045.

"Kalau detil, nanti lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif dari masing-masing K/L, nanti kita lihat dari eksisting program dengan apa yang akan masuk baru, dan nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan," jelas Sri Mulyani.

Dalam rancangan awal, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,3-5,6 persen, tingkat kemiskinan antara 6-7 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sekitar 4-5 persen, dan rasio gini di sekitar 0,37.

Kemudian, Indeks Modal Manusia di angka 0,56, serta defisit anggaran dipatok pada kisaran 2,45-2,8 persen.