Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Makassar New Port yang Diresmikan Jokowi Masuk 5 Pelabuhan dengan Rapor Hijau

Kompas.com - 26/02/2024, 21:43 WIB
Syakirun Ni'am,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Strategi Nasonal Pencegahan Korupsi (Strans PK) menyebut Makassar New Port yang diresmikan Presiden Joko Widodo masuk dalam 5 pelabuhan yang mendapatkan rapor hijau.

Ketua Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan mengatakan, pihaknya memiliki salah satu program yang fokus pada reformasi sektor pelabuhan guna mencegah korupsi dan mendorong efisiensi.

Salah satu bentuk reformasi itu adalah penerapan digitalisasi dan integrasi lintas kementerian/lembaga yang berwenang di lingkungan pelabuhan guna menekan potensi pungutan liar (Pungli).

“Makassar New Port hingga awal 2024 memiliki rapor hijau,” kata Pahala dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (26/2/2024).

Baca juga: Sentil Andhi Pramono Terima Rp 80 Juta Saat Terpapar Covid-19, Jaksa KPK: Sakit Saja Dapat Uang

Adapun digitalisasi hanya satu dari empat bentuk aksi pencegahan korupsi di lingkungan pelabuhan. Pihaknya juga menekankan penerapan National Logistic Ecosystem (NLE) dalam pelayanan pelabuhan.

Menurutnya, terdapat delapan indikator NLE dalam mengevaluasi pelabuhan yakni, single billing (satu kali pembayaran), delivery order (DO) online atau pengiriman pesanan elektronik untuk barang impor.

Kemudian, gate system atau sistem keluar masuk pelabuhan otomatis, Single Truck Identification Data (STID) atau identitas tunggal truk, Sistem Informasi Perizinan Terpadu (SIPT), Surat Penyerahan Peti Kemas (SP2) online.

Lalu, Single Submission Quarantine-Customs (SSm QC) atau karantina tunggal Bea Cukai, dan Single Submission (SSm) Pengangkut.

Baca juga: Jaksa KPK Cecar Andhi Pramono soal Transaksi Miliaran Pakai Rekening Orang Lain

Berdasarkan evaluasi Tim Stranas PK, Makassar New Port termasuk satu dari sedikit pelabuhan yang berhasil mencapai rapor hijau tersebut.

“Dari 46 Pelabuhan utama yang menjadi fokus Stranas PK, 5 pelabuhan memiliki rapor hijau, 29 pelabuhan kuning dan 12 pelabuhan berapor merah,” tuturnya.

Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu melaporkan, pada 2023 jumlah pelabuhan yang telah menerapkan digitalisasi telah meningkat menjadi 270.

Jumlah ini meningkat hampir 20 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Tidak hanya pelabuhan, pada akhir tahun lalu sebanyak 1.800 Terminal Khusus dan Terminal Khusus untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) juga telah terdigitalisasi.

Adapun Stranas PK merupakan tim yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018.

Baca juga: Jaksa KPK Minta Hakim Tolak Eksepsi Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Tim ini fokus pada upaya pencegahan korupsi dengan menentukan sejumlah fokus aksi yang terukur dan berdampak.

Stranas PK merupakan gabungan dari sejumlah lembaga mulai dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan lainnya yang dikoordinatori KPK.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Makassar New Port saat melakukan kunjungan kerja Sulawesi Selatan pada Kamis (22/2/2024).

Jokowi menyebut, Makassar New Port itu merupakan pelabuhan terbesar kedua setelah Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Ia juga mengungkapkan, pelabuhan baru itu memiliki kapasitas lebih besar dibanding pelabuhan sebelumnya.

"Makassar New Port, kalau yang lama kapasitasnya cuma 750 ribu TEUS (kapasitas kapal peti kemas) per tahun, sekarang 2,5 juta TEUS per tahun. Lompatan yang tinggi sekali," kata Jokowi, Kamis (22/2/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Nasional
Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com