Makassar New Port yang Diresmikan Jokowi Masuk 5 Pelabuhan dengan Rapor Hijau

Ketua Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan mengatakan, pihaknya memiliki salah satu program yang fokus pada reformasi sektor pelabuhan guna mencegah korupsi dan mendorong efisiensi.

Salah satu bentuk reformasi itu adalah penerapan digitalisasi dan integrasi lintas kementerian/lembaga yang berwenang di lingkungan pelabuhan guna menekan potensi pungutan liar (Pungli).

“Makassar New Port hingga awal 2024 memiliki rapor hijau,” kata Pahala dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (26/2/2024).

Adapun digitalisasi hanya satu dari empat bentuk aksi pencegahan korupsi di lingkungan pelabuhan. Pihaknya juga menekankan penerapan National Logistic Ecosystem (NLE) dalam pelayanan pelabuhan.

Menurutnya, terdapat delapan indikator NLE dalam mengevaluasi pelabuhan yakni, single billing (satu kali pembayaran), delivery order (DO) online atau pengiriman pesanan elektronik untuk barang impor.

Kemudian, gate system atau sistem keluar masuk pelabuhan otomatis, Single Truck Identification Data (STID) atau identitas tunggal truk, Sistem Informasi Perizinan Terpadu (SIPT), Surat Penyerahan Peti Kemas (SP2) online.

Lalu, Single Submission Quarantine-Customs (SSm QC) atau karantina tunggal Bea Cukai, dan Single Submission (SSm) Pengangkut.

Berdasarkan evaluasi Tim Stranas PK, Makassar New Port termasuk satu dari sedikit pelabuhan yang berhasil mencapai rapor hijau tersebut.

“Dari 46 Pelabuhan utama yang menjadi fokus Stranas PK, 5 pelabuhan memiliki rapor hijau, 29 pelabuhan kuning dan 12 pelabuhan berapor merah,” tuturnya.

Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu melaporkan, pada 2023 jumlah pelabuhan yang telah menerapkan digitalisasi telah meningkat menjadi 270.

Jumlah ini meningkat hampir 20 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Tidak hanya pelabuhan, pada akhir tahun lalu sebanyak 1.800 Terminal Khusus dan Terminal Khusus untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) juga telah terdigitalisasi.

Adapun Stranas PK merupakan tim yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018.

Tim ini fokus pada upaya pencegahan korupsi dengan menentukan sejumlah fokus aksi yang terukur dan berdampak.

Stranas PK merupakan gabungan dari sejumlah lembaga mulai dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan lainnya yang dikoordinatori KPK.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Makassar New Port saat melakukan kunjungan kerja Sulawesi Selatan pada Kamis (22/2/2024).

Ia juga mengungkapkan, pelabuhan baru itu memiliki kapasitas lebih besar dibanding pelabuhan sebelumnya.

"Makassar New Port, kalau yang lama kapasitasnya cuma 750 ribu TEUS (kapasitas kapal peti kemas) per tahun, sekarang 2,5 juta TEUS per tahun. Lompatan yang tinggi sekali," kata Jokowi, Kamis (22/2/2024).