Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritik Pers, Mahfud: Pengelolanya Agak Memihak, Tergantung Pesanan

Kompas.com - 26/02/2024, 19:32 WIB
Ardito Ramadhan,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menilai, sejumlah perusahaan pers menunjukkan keberpihakannya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Menurut Mahfud, sikap tersebut berbeda dengan sikap pers yang selama ini ia kenal, yakni berperan sebagai pilar keempat demokrasi.

"Kalau boleh kritik, akhir-akhir ini sudah ada perbedaan. Di dalam pemilu ini rasanya beda sih, pers itu antara pengurus dan pengelolanya itu rasanya sudah agak memihak, tergantung pada pesanan," kata Mahfud dalam acara bedah buku di Bentara Budaya Jakarta, Senin (26/2/2024).

Mahfud meyakini, sikap memihak itu akibat dari kebijakan perusahaan karena ia mendapat cerita dari banyak jurnalis di lapangan yang mengeluh karena isi beritanya diubah saat hendak dipublikasi.

Baca juga: Pemerintahan Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis, Mahfud: Mungkin Antisipasi

"Ini kritik saya, minta maaf. Tapi wartawannya di lapangan, wah hebat-hebat, karena ceritanya juga, 'pak saya sudah nulis gini tapi di sana diubah'," ujar mantan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan itu.

Padahal, ia menilai pers selama ini sudah berperan dengan baik sebagai pilar keemapt demokrasi.

Mahfud mencontohkan, pers ikut mengawal sejumlah kasus yang terbongkar selama ia menjabat sebagai menko polhukam.

"Banyak kasus turut membantu saya sebagai pejabat yang merasa sendiri baik untuk menyelesaikan masalah beking-beking tambang, masalah korupsi, kejahatan seperti ini, narkoba, BLBI. Kalau enggak lewat pers, gagal saya," kata dia.

Baca juga: Sebut Ganjar dan Cak Imin Bisa Tempuh Jalur Politik soal Kisruh Pemilu, Mahfud: Selain Paslon, Mereka Tokoh Parpol

Mahfud menduga, sikap pers yang berpihak ini dipengaruhi persoalan politik serta bisnis dan relasi perusahaan pers yang bersangkutan.

"Ini persoalan politik, yang kedua mungkin persoalan bisnis dan relasi. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan pers ke depan, jurnalisme ini tetap menjadi pilar demokrasi keempat yang kita gunakan bersama-sama," kata Mahfud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com