Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Diisukan Bakal Masuk Golkar, Airlangga: Baik, Bagus-bagus Saja

Kompas.com - 26/02/2024, 16:35 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespons baik soal peluang Presiden Joko Widodo (Jokowi) masuk ke Partai berlambang pohon beringin itu.

Hal ini dikatakan Airlangga saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).

"Baik, bagus-bagus saja," kata Airlangga singkat, Senin.

Dia mengatakan, Jokowi adalah milik semua partai karena mantan Wali Kota Solo itu merupakan salah satu tokoh nasional.

Baca juga: Soal Jokowi Dilibatkan Susun Kabinet Prabowo, Pengamat: Menteri Hak Prerogatif Presiden, Bukan Mantan Presiden

Meskipun, menurut Airlangga, secara status Jokowi masih merupakan anggota PDI-P. yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri dan mengusungnya selama dua periode kepemimpinan.

"Pak Jokowi kan tokoh nasional, milik semua partai. Seperti yang saya katakan (beliau adalah) tokoh nasional, dimiliki semua partai," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengaku tidak tahu-menahu soal isu Presiden Jokowi bakal masuk Golkar.

Politikus Partai Golkar tersebut bahkan menampik isu kepindahan Jokowi ke partainya.

"Mana? Enggak saya dengar itu. Enggak ada, Presiden (itu) jadi Presiden RI, lah," kata Bahlil menegaskan.

Baca juga: Wacana Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Ahmed Zaki: Sikap Golkar Tetap Pemilu Langsung

Diketahui, Jokowi adalah kader PDI-P. Tetapi, hubungannya dengan partai berlambang banteng itu kerap diisukan kurang harmonis semenjak Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Prabowo.

Gibran adalah putra sulung Jokowi sekaligus Wali Kota Solo yang juga kader PDI-P.

PDI-P sendiri pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Baca juga: Golkar Beri Mandat Pilkada DKI ke 2 Orang, Airlangga Jelaskan Alasannya

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com